JOMBANG – Pemkab Jombang mulai menyiapkan langkah lanjutan pada puluhan kios, lapak, dan bedak di Pasar Perak yang sudah disegel sejak 2024 lalu. Salah satu opsi yang disiapkan, membuka kesempatan kepada masyarakat umum yang berminat berdagang di pasar itu. Saat ini tengah fokus menuntaskan perihal administrasi pengambilalihan aset.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Jombang Anjik Eko Saputro mengatakan, proses pengambilalihan aset yang disegel masih berada pada tahap administrasi. Setelah resmi menjadi kewenangan pemerintah daerah, kios-kios itu akan dipersiapkan untuk kembali diisi pelaku usaha. ”Setelah disegel, aset itu sudah diambil alih pemerintah daerah. Saat ini masih berproses di dinas untuk nantinya dibuka kembali kepada pelaku usaha atau pedagang yang ingin berdagang di sana,” katanya.
Sebelum ditawarkan kepada masyarakat, sejumlah persiapan masih harus dilakukan. Di antaranya pembersihan area pasar serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang. Karena itu, hingga kini Disdagrin belum membuka pendaftaran atau pengumuman resmi kepada masyarakat. Namun, pihaknya memastikan kios dan lapak yang sudah diambil alih nantinya akan ditawarkan secara terbuka. ”Belum ditawarkan sekarang karena masih proses. Harus dibersihkan dulu dan dilengkapi sarana prasarananya. Nanti tentu akan diumumkan kepada masyarakat yang ingin berdagang di sana,” imbuhnya.
Dia optimistis pasar itu masih memiliki daya tarik bagi masyarakat yang ingin membuka usaha. Ia meyakini antusiasme calon pedagang tetap ada ketika proses penataan pasar berjalan baik. ”Masyarakat insya Allah antusias untuk berdagang di sana,” ujarnya.
Baca Juga: Keren! Kostum Super Hero Buatan Warga Jombang Tembus Pasar Luar Negeri
Sementara itu, Junaidi, salah satu pedagang yang masih bertahan di lantai dua Pasar Perak, mengaku belum mengetahui rencana pasti pemerintah pada kios-kios yang sudah disegel. Sejak penyegelan dilakukan 2024, menurutnya belum ada tindak lanjut yang terlihat di lapangan. ”Belum tahu mau diapakan. Dulu hanya ditempeli stiker segel. Kabarnya mau dilelang atau bagaimana, kami juga tidak tahu,” ujarnya.
Ia menilai tantangan utama Pasar Perak bukan hanya mencari pengisi kios, melainkan menghidupkan kembali aktivitas perdagangan yang selama ini lesu. Kondisi pasar yang sepi dikhawatirkan membuat minat calon pedagang rendah. ”Kalau ditawarkan ke orang lain, apa ada yang mau? Pasarnya saja sepi. Ditata dulu pasarnya, entah bagaimana caranya pemerintah,” tuturnya.
Menurut Junaidi, aktivitas pasar biasanya sudah lengang sejak pukul 10.00. Kondisi itu lebih terasa di lantai dua yang banyak ditinggalkan pedagang. Keramaian justru lebih banyak terlihat di area belakang pasar.
Sebelumnya, Pemkab Jombang menyegel sedikitnya 50 kios yang tidak lagi dihuni pedagang pada 2024. Penyegelan dilakukan setelah pemerintah memberikan teguran dan peringatan kepada pemegang kios.
Pembangunan Pasar Perak dibangun secara bertahap. Pada 2020, pemerintah mengalokasikan Rp 376 juta untuk pembangunan lapak sementara. Selanjutnya pembangunan tahap pertama pada 2021 menelan anggaran Rp 6 miliar dan tahap kedua pada 2022 sebesar Rp 3,7 miliar. Pasar yang sempat digadang-gadang menjadi pasar percontohan itu diresmikan Gubernur Jawa Timur pada 2023 lalu. (fid/naz)
Editor : Anggi Fridianto