JOMBANG - Rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 1.000 karyawan PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) Jombang menjadi perhatian serius Pemkab Jombang. Pemerintah daerah kini mendorong perusahaan dan serikat pekerja memperkuat komunikasi untuk meredam dampak yang ditimbulkan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jombang Isawan Nanang Risdiyanto menegaskan, dialog menjadi kunci utama dalam menyikapi rencana tersebut. ”Yang kami semangati adalah komunikasi antara perusahaan dan serikat pekerja. Dari Disnaker Provinsi Jawa Timur juga sudah memberikan masukan terkait membangun komunikasi maupun langkah-langkah yang bisa ditempuh,” ujarnya, Selasa (16/6).
Ia menyebut, DPRD Jombang juga akan mengirim surat kepada pihak perusahaan agar mengutamakan langkah pencegahan PHK. Namun, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan perusahaan. ”Pemkab sifatnya memfasilitasi. Prinsip kami adalah membangun komunikasi dan melakukan pembinaan,” katanya.
Saat ini, rencana PHK masih berada pada tahap pemberitahuan sehingga masih terbuka ruang untuk mencari solusi bersama antara perusahaan dan pekerja. Sebagai langkah antisipasi jika PHK tetap terjadi, Pemkab Jombang menyiapkan sejumlah skema penanganan, mulai dari pelatihan kerja hingga akses lowongan pekerjaan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). ”Kita akan memfasilitasi pelatihan dan akses lowongan kerja. Itu menjadi salah satu alternatif pasca PHK,” jelasnya.
Baca Juga: DPRD Jombang Turun Tangan, PHK Massal 1.000 Lebih Buruh PT SGS Mulai Terungkap
Sementara itu, sekitar 60 persen karyawan PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) Jombang berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kebijakan ini disebut dipicu penurunan permintaan pasar dan tekanan bisnis yang terus memburuk.
HR Manager PT SGS Jombang, Taufik Rizal Sutisna, menegaskan PHK bukan keputusan mendadak. Proses pembahasan telah dilakukan bersama pekerja sejak awal. ”PHK merupakan keputusan yang berat. Karyawan kehilangan sumber penghasilan, sementara perusahaan juga harus menyiapkan kompensasi dalam jumlah besar,” ujarnya.
Ia menyebut, sebelum rencana ini muncul, perusahaan sudah dua kali melakukan pengurangan tenaga kerja pada akhir 2025 dan menjelang Idulfitri 2026. Menurut dia, penurunan permintaan pasar menjadi faktor utama, diperparah kondisi ekonomi global dan perlambatan sektor properti di Amerika Serikat yang berdampak pada ekspor.
Perusahaan juga mencatat kerugian berulang dalam beberapa tahun terakhir, dengan total sekitar Rp100 miliar per tahun. Kerugian terbesar terjadi pada 2022 mencapai Rp15 miliar. Taufik menyebut kebutuhan pesangon dan hak karyawan diperkirakan mencapai sekitar Rp 50 miliar untuk hampir 1.000 pekerja terdampak. ”Keputusan ini murni didasarkan pada menurunnya permintaan produk dan kondisi bisnis yang semakin berat,” pungkasnya. (ang/naz)
Editor : Anggi Fridianto