JOMBANG - Pemerintah Kabupaten Jombang mulai mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027.
Salah satu fokus utama saat ini adalah penganggaran yang segera dibahas dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum masuk dalam APBD 2027.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan, tahapan Pilkades 2027 sudah masuk dalam agenda prioritas perencanaan daerah.
”Rencana pelaksanaan Pilkades tahun 2027 sudah masuk dalam perencanaan APBD Tahun 2027. Sebentar lagi kita akan masuk pembahasan KUA-PPAS, kemudian dituangkan dalam RKPD Tahun 2027,” terangnya.
Baca Juga: Pemkab Jombang Mulai Ancang-ancang Gelar Pilkades 2027, Koordinasi DPT dengan KPU
Menurut dia, seluruh kebutuhan pembiayaan Pilkades di 286 desa akan ditanggung APBD Kabupaten Jombang sesuai ketentuan yang berlaku.
”Dari sisi pembiayaan sudah disiapkan oleh APBD sesuai amanah peraturan menteri maupun peraturan daerah. Pelaksanaan Pilkades tahun 2027 seluruhnya dibiayai oleh APBD Kabupaten Jombang,” tambahnya.
Selain urusan anggaran, Pemkab Jombang juga mulai memetakan potensi kerawanan selama proses Pilkades. Langkah antisipasi disiapkan agar setiap tahapan berjalan kondusif. ”Koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat, terutama dengan aparat keamanan dan pemerintah desa,” tegasnya.
Ia menyebut, sinergitas lintas sektor tersebut tentu akan dijalin bersama semua stakeholder. ”Kami selalu bekerja sama dengan TNI, Polri, dan pemerintah desa. Jika ada hal-hal yang berpotensi menimbulkan gangguan, komunikasi dan koordinasi akan terus dilakukan bersama-sama agar situasi tetap kondusif,” tutur Agus.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk Pilkades Serentak 2027.
Baca Juga: Pemkab Jombang Kucurkan BK Desa untuk Pilkades 2027, Anggaran Capai Rp 25 Miliar
Dari total 302 desa, sebanyak 286 desa dipastikan ikut serta. Proyeksi awal kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 25 miliar.
Sekretaris DPMD Jombang, Rika Paur Fibriamayusi, menegaskan angka tersebut masih sebatas perkiraan. “Masih dalam pembahasan, belum final. Ada semangat efisiensi sehingga masih dihitung dan dikaji kembali,” ujarnya.
Besarnya anggaran dipicu oleh banyaknya desa yang ikut serta. Dana akan digunakan untuk seluruh tahapan pilkades, mulai persiapan administrasi, pembentukan panitia, pengadaan logistik, hingga pemungutan suara.
Rika menambahkan, sesuai aturan, seluruh pembiayaan Pilkades Serentak bersumber dari APBD. Karena itu, penyusunan anggaran harus detail agar pelaksanaan berjalan sesuai tahapan. DPMD juga sudah berkoordinasi dengan Komisi pemilihan umum (KPU) Jombang terkait data daftar pemilih tetap (DPT) sebagai dasar penyusunan kebutuhan anggaran di masing-masing desa. (ang/naz)
Editor : Anggi Fridianto