JOMBANG - Rencana pembangunan gedung 10 lantai RSUD Jombang dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 400 miliar masih belum final.
Pemkab Jombang hingga kini masih mengkaji skema pembiayaan yang akan digunakan, termasuk opsi pinjaman jangka panjang. Keputusan akhir proyek tersebut masih menunggu persetujuan bupati.
Kepala Bapperida Jombang Hartono mengatakan, komunikasi awal terkait kemungkinan skema pinjaman sudah dilakukan.
Salah satunya dengan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) Kementerian Keuangan. ”Sudah kami komunikasikan. Kemarin juga sudah dipaparkan terkait pinjaman itu. Tapi keputusan akhirnya tetap ada di tangan bupati,” ujarnya.
Menurut dia, hingga saat ini belum ada keputusan apakah pembangunan gedung RSUD akan menggunakan skema pinjaman atau mekanisme pembiayaan lainnya. ”Pemkab juga masih menunggu hasil kajian kemampuan fiskal daerah,” bebernya.
Hartono mencontohkan skema pembiayaan yang pernah diterapkan daerah lain, seperti Kabupaten Madiun. Dalam ilustrasi tersebut, pemerintah daerah mencicil pembayaran proyek melalui pembiayaan jangka panjang.
’’Sebagai gambaran saja, Kabupaten Madiun itu ilustrasinya siap mencicil Rp 20 miliar per tahun. Kemudian dilelang dapat sekitar 7.500 titik PJU dengan nilai kurang lebih Rp 100 miliar. Terminnya 10 tahun sehingga menjadi sekitar Rp 200 miliar,” paparnya.
Baca Juga: Kebakaran RSUD dr Soetomo Jadi Alarm, Dua RSUD di Jombang Tambah Hidran dan Benahi Instalasi Listrik
Menurut dia, keuntungan dari skema tersebut, yakni seluruh pemeliharaan ditangani pihak penyedia. Sehingga pemerintah daerah tidak lagi terbebani biaya tambahan operasional maupun perawatan.
Konsep serupa, kata Hartono, menjadi salah satu gambaran apabila diterapkan pada pembangunan gedung RSUD Jombang. ”Kalau ilustrasinya seperti itu, pembangunan Rp 400 miliar bisa saja total pembiayaannya menjadi Rp 800 miliar. Tapi itu baru gambaran, belum keputusan,” katanya.
Hartono menegaskan, hingga kini belum ada kepastian apakah usulan pembangunan gedung 10 lantai itu akan mendapat pembiayaan penuh maupun bagaimana teknis pencairannya. ”Seluruh perhitungan masih menunggu analisis kemampuan keuangan daerah,” tandasnya.
Jika nantinya opsi tersebut disetujui, Pemkab Jombang akan membentuk tim khusus untuk melakukan capacity building sekaligus menghitung kemampuan fiskal daerah.
”Nanti (tim khusus) yang menghitung kemampuan daerah itu berapa, jadi belum tahu apakah nantinya disetujui untuk 10 lantai atau seperti apa,” pungkasnya. (yan/naz)
Editor : Anggi Fridianto