JOMBANG - Pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Jombang masih tersendat. Dari 306 Desa/Kelurahan belum seluruhnya bisa membangun. Puluhan desa hingga kini tak kunjung bisa memulai pembangunan. Kendala utama terletak pada penyediaan lahan sesuai ketentuan pemerintah pusat, yakni berukuran minimal 20 x 30 meter.
Asisten Administrasi Umum Setdakab Jombang, Syaiful Anwar, menyebutkan Pemkab sudah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri terkait fasilitasi lahan. Namun, pelaksanaan di lapangan tidak mudah. ”Kalau harus memenuhi ukuran 20 x 30 meter, kami cukup kesulitan,” ujarnya.
Keterbatasan lahan terjadi di desa padat penduduk maupun kelurahan yang hampir tidak memiliki aset tanah kosong. Kondisi fiskal daerah juga memperberat langkah pengadaan lahan baru. ”Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas,” tambah Syaiful.
Baca Juga: Sepekan PascaLaunching, Sejumlah Karyawan KDKMP di Jombang Mundur
Harga tanah yang terus naik membuat skema pembiayaan bersama antara kabupaten dan desa sulit direalisasikan. Karena itu, Pemkab berencana meminta fleksibilitas aturan ke pemerintah pusat. ”Empat kelurahan kami tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Nanti kami akan meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan,” pungkasnya.
Hingga awal Mei, tercatat masih ada sekitar 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan KDKMP. Padahal, anggaran desa sudah dialihkan untuk program tersebut.
Dari total 306 desa dan kelurahan, sebanyak 210 sudah masuk tahap pembangunan, dengan 167 di antaranya rampung 100 persen. ”210 desa masih proses pembangunan, 167 desa sudah 100 persen. Sisanya belum dibangun,” kata Bupati Jombang Warsubi. Pemkab menegaskan, koordinasi dengan pusat menjadi langkah penting agar program nasional ini tidak mandek hanya karena keterbatasan lahan di daerah. (ang/naz)
Editor : Anggi Fridianto