JOMBANG – Tiga kepala daerah dari Jombang, Kediri, dan Nganjuk kompak mendorong terealisasinya pembangunan pembangunan flyover di Simpang Mengkreng.
Pekan depan mereka dijadwalkan bertemu langsung dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Senin (25/5) di Jakarta.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Jombang Hartono menegaskan, proposal pembangunan flyover sudah ditandatangani tiga bupati. ”Proposalnya sudah ditandatangani tiga kepala daerah. Dijadwal 25 Mei akan ada audiensi dengan Ditjen Bina Marga Kementerian PU bersama tiga kepala daerah,” ujarnya.
Agenda tersebut merupakan tindak lanjut permohonan audiensi yang sudah diajukan sebelumnya. ”Semoga jadwal yang sudah ditentukan tidak berubah sehingga pembahasan bisa segera dilakukan,” tandasnya.
Kepala Dinas PUPR Jombang Imam Bustomi menambahkan, dokumen tersebut akan disampaikan langsung saat audiensi. ”Isi proposal menekankan agar proyek flyover Mengkreng benar-benar masuk prioritas strategis nasional,” tegasnya.
Selain itu, pembahasan akan menyentuh kebutuhan lahan dan skema pembebasan. ”Hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan lahan akan dibicarakan detail dengan pemerintah pusat, termasuk skema pembebasan lahan,” jelas Imam.
Kementerian PU sendiri sudah memasukkan rencana pembangunan flyover Mengkreng dalam paparan program kegiatan 2027. Namun, langkah tiga daerah mengajukan proposal dimaksudkan untuk memperkuat dukungan agar proyek tidak sekadar wacana.
”Jadi bukan dari bawah ke atas semata. Pemerintah pusat sudah melakukan studi, daerah memperkuat flyover itu memang dibutuhkan,” tegas Hartono.
Baca Juga: Tiga Pemkab Kebut Penyusunan Proposal Flyover Mengkreng, Segini Estimasi Anggaran Proyek
Seperti diberitakan, tiga kepala daerah sebelumnya sepakat mendorong pembangunan flyover untuk mengurai kemacetan di Simpang Mengkreng, terutama saat arus mudik dan balik Lebaran. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan di Pos Polisi Mengkreng, Rabu (8/4). Flyover dinilai sebagai opsi paling realistis untuk mengatasi kepadatan kendaraan di kawasan tersebut. (fid/naz)
Editor : Anggi Fridianto