JOMBANG - Polemik rekrutmen karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dinilai tidak transparan dan ditengarai ada campur tangan parpol, segera dibahas DPRD Jombang.
Lembaga legislatif itu memastikan akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Forum Komunikasi KDKMP se-Kabupaten Jombang pekan depan.
Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji membenarkan sudah menerima surat permohonan hearing dari Forum Komunikasi KDKMP.
”Iya, memang sudah ada surat permintaan RDP dari asosiasi pengurus KDKMP terkait persoalan itu,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya segera menjadwalkan waktu hearing.
”Karena ini baru masuk dan belum masuk agenda Bamus (Badan Musyawarah), jadi masih dilakukan penyesuaian. Rencananya minggu depan diagendakan untuk RDP,” katanya.
Meski begitu, Hadi mengaku belum bisa banyak berkomentar terkait protes yang dilayangkan Forum KDKMP.
”Untuk saat ini kami belum bisa berkomentar banyak. Nanti kami lihat hasil RDP seperti apa, sehingga bisa diketahui persoalan sebenarnya,” terangnya.
Baca Juga: Truk dan Pikap KDKMP di Jombang Menganggur, Pemkab Masih Tunggu Aturan Pusat
Ia menegaskan, program KDKMP merupakan program nasional yang pelaksanaannya tetap perlu mendapat pengawasan DPRD.
”Karena ini program nasional, tentu DPRD juga punya fungsi pengawasan terhadap jalannya program tersebut. Makanya persoalan ini akan kami telusuri dulu melalui RDP nanti,” tandasnya.
Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Jombang, surat permohonan RDP bernomor 001/F-KDKMP/SKL.PMHN/V/2026 ditandatangani Koordinator Forum KDKMP Kabupaten Jombang Ali Arifin dan sekretaris Widy Taurus Sandy, serta dilampiri pernyataan sikap dan tanda tangan ketua KDKMP se-Kabupaten Jombang. (yan/naz)
Editor : Anggi Fridianto