JOMBANG – Sejumlah kepala desa hingga pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Jombang kompak menolak hasil rekrutman manager dan pegawai kopdes. Mereka memprotes hasil seleksi lantaran minim transparansi hingga diduga sarat titipan partai politik.
”Rekrutmen tidak transparan, bahkan informasi yang berkembang justru ada indikasi keterlibatan orang-orang partai. Tiba-tiba saja sekarang ada ditunjuk pegawai dan informasinya mereka sudah ikut pelatihan di Nganjuk,” ungkap I, salah satu pengurus Kopdes di Kecamatan Bareng, Selasa (12/5).
Ia menerangkan, setelah mendapat informasi perihal keluarnya hasil seleksi pegawai KDKMP, seluruh pengurus kopdes telah melakukan rapat koordinasi menyikapi hal tersebut. Beberapa poin yang disepakati di antaranya, menolak hasil seleksi dan menuntut dilakukan rekrutmen ulang secara terbuka.
Selain itu, seluruh pengurus KDKMP sepakat menutup akses dan kegiatan administrasi KDKMP dan menolak menandatangani surat dalam bentuk apa pun. ”Semua sepakat menolak hasil seleksi. Kita juga berencana mengajukan hearing dengan DPRD. Saat draf sudah kami kirim ke Forum Koordinasi KDKMP,” uangkapnya.
Senada, salah satu kepala desa di Kecamatan Bareng B, juga menyatakan penolakannya dengan hasil rekrutmen pegawai kopdes yang dinilai minim transparansi. ”Kami tidak pernah tahu kapan ada rekrutmen, tiba-tiba saja diberitahu ada beberapa orang dengan posisi kepala toko hingga pramusaji, lha ini siapa dan kapan prosesnya?,” ungkapnya.
Baca Juga: Truk dan Pikap KDKMP di Jombang Menganggur, Pemkab Masih Tunggu Aturan Pusat
Apalagi, setelah melakukan proses penelusuran lebih lanjut, pihaknya menemukan indikasi beberapa orang yang terpilih itu diduga terafiliasi dengan salah satu partai politik tertentu. ”Iya, waktu kami datangi, mereka mengaku sebelumnya didatangi kader salah satu parpol,” lanjutnya.
Selain itu, para pegawai yang direkrut dinilai masih sangat minim pengalaman dan cenderung tidak memiliki kapasitas. “Kurang lah menurut kami, sehingga tentu tidak pas,” lontarnya.
Selain itu, juknis terkait cara mereka bekerja serta bagaimana mereka digaji hingga kini juga belum diketahui. ”Karena itu, ini juknis belum jelas, kami juga tidak tahu bayar mereka bagaimana kok tiba-tiba saja sudah ada orang,” pungkasnya.
Senada yang diungkapkan M, salah satu kades di Kecamatan Jombang yang mengaku kaget munculnya hasil seleksi pegawai kopdes. Pihaknya pun menyatakan menolak hasil rektrutmen tersebut. ”Ini tadi setelah ramai, saya coba cek ke teman-teman pengurus, dan ternyata kita juga sudah punya pegawai tanpa tahu kapan seleksinya, dan seperti apa?,” ungkapnya.
Terlebih, dari data yang dimilikinya, terlihat sangat jelas jika para pegawai yang telah direkrut itu, juga terafiliasi dengan partai politik tertentu. Hal itu berdasar pada kolom rekom pada hasil pengumuman tersebut yang mencantumkan sejumlah nama kader partai politik di Jombang hingga orang dekat pejabat.
”Iya memang informasinya di-plotting sama orang partai, sehingga tentu kami juga tidak setuju, kok sepertinya kami dijadikan tambel butuh saja begini,” lontarnya.
Baca Juga: Anggaran Sudah Dipangkas, Tapi Puluhan Desa di Jombang Belum Bisa Bangun KDKMP
Ia menegaskan menolak pegawai hasil rekrutmen tersebut dan mendesak dilakukan rekrutmen ulang. ”Sekarang informasinya sudah pada pelatihan di Nganjuk, dan tentu kami menolak hasilnya,” pungkasnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jombang Hari Purnomo belum bisa memberikan keetrangan banyak. ”Maaf, saya masih rapat,” ungkapnya saat menjawab telepon wartawan. (riz/naz)
Editor : Anggi Fridianto