JOMBANG – Puluhan pemerintah desa/kelurahan di Kabupaten Jombang hingga kini belum bisa memulai pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Mayoritas terkendala lahan. Upaya meminjam aset Pemkab Jombang juga membuahkan hasil lantaran keterbatasan aset pemkab. Seperti yang dialami sejumlah desa/kelurahan di Kecamatan Jombang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo menerangkan, kendala utama terletak pada keterbatasan lahan. Gerai KDKMP dipersyaratkan harus berdiri di atas lahan minimal seluas 600 meter persegi. Sementara, aset milik pemerintah daerah yang tersedia di kawasan Kecamatan Jombang rata-rata belum memenuhi ketentuan tersebut. ”Kendala utama di lahan,” terangnya.
Agus menegaskan, upaya pencarian lahan sampai sekarang masih terus dilakukan. Pemkab juga telah berkoordinasi dengan Kodim Jombang untuk mencari alternatif lokasi yang memungkinkan. ”Sudah kami komunikasikan dengan Dandim. Syaratnya memang harus sesuai ketentuan, minimal 600 meter persegi,” ujarnya.
Menurut Agus, sejumlah aset milik pemkab yang berada di wilayah Kecamatan Jombang umumnya memiliki luasan terbatas. Rata-rata hanya sekitar 12 x 24 meter atau sekitar 288 meter persegi.
Luasan tersebut masih jauh dari kebutuhan minimal yang dipersyaratkan. ”Kalau aset yang ada di Kecamatan Jombang rata-rata 12 x 24 meter. Jadi memang belum mencukupi untuk pembangunan gerai KDKMP,” katanya.
Baca Juga: Truk dan Pikap KDKMP di Jombang Menganggur, Pemkab Masih Tunggu Aturan Pusat
Kondisi itu membuat pemkab harus mencari lahan alternatif di luar aset yang saat ini tersedia. Proses pencarian dilakukan secara bersama-sama dengan jajaran Kodim agar lokasi yang diperoleh nantinya benar-benar sesuai kebutuhan, baik dari sisi luasan maupun kelayakan pemanfaatan.
”Sekarang masih kami upayakan bersama-sama dengan Kodim untuk mencari lahan yang memenuhi syarat,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Jombang masih timpang. Hingga awal Mei, tercatat masih ada 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan, padahal anggaran di desa sudah dikepras untuk dialihkan ke program tersebut. Mayoritas desa terkendala persoalan lahan.
Bupati Jombang Warsubi menyampaikan, dari total 306 desa dan kelurahan, sebanyak 210 sudah masuk dalam proses pembangunan. Dari jumlah tersebut, 167 desa telah mencapai progres 100 persen.
”210 desa masih proses pembangunan, 167 desa sudah 100 persen. Sisanya belum dibangun,” ujarnya, Senin (4/5).
Baca Juga: Truk dan Pikap KDKMP di Jombang Menganggur, Pemkab Masih Tunggu Aturan Pusat
Menurut dia, kendala utama yang dihadapi berada pada desa atau kelurahan yang belum memiliki lahan untuk pembangunan gerai KDKMP. Hal ini menjadi perhatian serius pemkab karena program tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. ”Ada yang belum memiliki tanah. Untuk itu kami akan koordinasikanke pusat terkait pengadaan tanah, atau terkait bagaimana solusinya,” katanya. (yan/naz)
Editor : Anggi Fridianto