JOMBANG - Menjelang tahun ajaran baru 2026/2027, Pemkab Jombang mulai bekerja ekstra melakukan penjangkauan calon peserta didik Sekolah Rakyat (SR). Petugas Dinas Sosial (Dinsos) turun langsung ke rumah warga untuk verifikasi data calon siswa. Kemensos telah menetapkan kuota siswa baru SR Kabupaten Jombang sebanyak 207 siswa.
”Saat ini masih proses penjangkauan siswa SR,’’ ujar Kepala Dinas Sosial (dinsos) Kabupaten Jombang Agung Hariadi melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Dheny Widiyastiti, Senin (11/5).
Dheny Widiyastiti menyebut, pihaknya telah menerima kiriman data by name by address (bnba) dari Kemensos RI sebanyak 58.635 nama. ”Sudah ada bnba dari pusat, itu kami sisir dahulu sebanyak 58.635 data,” ujarnya, Senin (11/5).
Program ini diprioritaskan bagi keluarga kategori desil 1 dan desil 2 atau masyarakat miskin ekstrem dan rentan miskin. Dari puluhan ribu data yang masuk, hanya 270 siswa yang akan diterima. ”Kuotanya 270 siswa,” tambahnya.
Baca Juga: Kuota Sekolah Rakyat Jombang Naik Jadi 370 Siswa, Gedung Mojoagung Dipastikan Tak Muat
Dalam proses verifikasi, Dinsos menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan ketepatan sasaran. Sejumlah dokumen pendukung juga wajib dilengkapi, termasuk foto kondisi rumah calon siswa. “Memang wajib ada foto kondisi rumah. Semua nanti dimasukkan ke aplikasi kementerian,” jelas Dheny.
Sepert diberitakan sebelumnya, Kadisnsos Agung Hariadi menerangkan, gedung sementara di SKB Mojoagung dipastikan tidak mampu menampung lonjakan jumlah siswa.
Jika ditambah dengan 100 siswa yang sejak tahun lalu diterima di SR, maka totalnya mencapai 370 anak. ’’Kalau di Mojoagung tidak mampu. Artinya jumlah total sampai 370 siswa. Jadi nanti simulasinya bagaimana dan ditaruh di mana akan kami siapkan skenarionya,’’ katanya.
Agung Hariadi menuturkan, progres pembangunan gedung permanen SR di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang baru mencapai 58 persen. ”Kami sudah koordinasi dengan pihak proyeknya, disampaikan progresnya itu 58 persen,” terangnya, Jumat (8/5).
Dengan kondisi tersebut, Pemkab menyiapkan langkah antisipasi jika gedung belum bisa digunakan saat tahun ajaran baru dimulai. Pemkab bakal menggelar rapat koordinasi pekan depan bersama sejumlah dinas teknis, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta BPS. Agenda pembahasan meliputi penjangkauan calon siswa hingga skenario lokasi belajar sementara. ”Kami baru minggu depan rapat koordinasi dengan dinas teknis terkait,” pungkas Agung.
Berdasarkan papan proyek, pembangunan Sekolah Rakyat dikerjakan PT Waskita Karya dengan nilai kontrak Rp 1,165 triliun untuk lima daerah, yakni Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Tuban. (ang/naz)
Editor : Anggi Fridianto