JOMBANG – Pemkab Jombang bakal membentuk tim simpul daerah untuk mengkaji rencana pembangunan gedung 10 lantai RSUD Jombang dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Tim tersebut nantinya bertugas melakukan kajian komprehensif terkait kelayakan proyek, baik dari sisi teknis maupun kemampuan keuangan daerah.
”Betul, itu tidak lanjut dari hasil koordinasi kita ke Kemenkeu dan Kemendagri beberapa waktu lalu. Jadi bukan dari RSUD, melainkan dari pemerintah daerah,’’ ujar Direktur RSUD Jombang dr Pudji Umbaran.
Tim tersebut, nantinya akan melakukan kajian menyeluruh. Dalam proses kajian, kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu fokus utama. Penilaian dilakukan dengan melibatkan sejumlah lembaga profesional, mulai dari Kantor Akuntan Publik (KAP) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Baca Juga: Rencana Bangun Gedung 10 Lantai, RSUD Jombang Gandeng KAP hingga BPKP
’’Yang dikaji bukan hanya kemampuan rumah sakit, tapi juga kemampuan fiskal daerah secara keseluruhan,’’ ujarnya.
Pemkab memastikan pembangunan gedung tersebut tidak menggunakan anggaran APBN. Proyek dirancang melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang melibatkan investor swasta.
Dengan skema tersebut, pembangunan diharapkan tetap dapat berjalan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. ’’Ini bukan dari APBN, tapi dari investor. Karena itu memang didorong menggunakan skema KPBU,’’ katanya.
Saat ini, lokasi pembangunan difokuskan di lahan eks Dinas Kesehatan yang telah menjadi aset RSUD Jombang. Sementara pengembangan lanjutan masih menunggu proses penyerahan aset tambahan secara resmi.
’’Untuk sementara yang kami rencanakan di lahan eks Dinkes. Kalau nanti ada tambahan aset, tentu akan kami kembangkan lagi,’’ pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, rencana RSUD Jombang membangun gedung baru 10 lantai dengan nilai sekitar Rp 400 miliar terus dimatangkan.
Sebagai langkah, Bupati Jombang Warsubi bersama jajaran terkait telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan di Jakarta guna memantapkan program, Senin (27/4).
’’Kami diundang ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Kebetulan Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Pak Teguh Narutomo. Jadi kita sudah kenal dan tujuannya untuk mendapatkan pencerahan terkait program KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha),’’ kata Direktur RSUD Jombang, dr Pudji Umbaran, (30/4).
Meski mendapat respons positif, proses pembangunan gedung 10 lantai itu dinilai masih cukup panjang. Tahapan awal yang harus dilakukan yakni menyusun kajian awal sebagai dasar perencanaan proyek. Kajian tersebut nantinya akan disampaikan kepada tim pusat sebagai bahan evaluasi dan pendampingan lanjutan.
’’Kami melakukan kajian awal dulu. Hasilnya nanti disampaikan ke tim pusat, kemudian ada pendampingan dan penguatan kapasitas,’’ jelasnya (ang/naz)
Editor : Anggi Fridianto