JOMBANG - Pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang beroptensi molor.
Saat ini progres pengerjaan masih tercapai sekitar 58 persen, padahal proyek yang menelan anggaran hingga ratusan miliar ini rupiah ini ditargetkan akhir Juni tuntas.
”Kami sudah koordinasi dengan pihak proyeknya, disampaikan progresnya itu 58 persen,” terang Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang Agung Hariadi, Jumat (8/5).
Dengan waktu yang tersisa, Agung pesimistis gedung Sekolah Rakyat siap digunakan pada tahun ajaran baru Juli mendatang. ”Ketika kami tanya apakah bisa digunakan, jawabannya sekarang se-Indonesia semua berjuang.
Artinya semua pembangunan SR progresnya seperti itu. Informasinya malah di Nganjuk di bawah Jombang progresnya, jadi Jombang ini lumayan,” tuturnya.
Pemkab Jombang akan segera menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah dinas teknis guna menyusun langkah antisipasi apabila pembangunan belum selesai saat tahun ajaran baru dimulai. ”
Kami baru minggu depan rapat koordinasi dengan dinas teknis terkait, seperti Dinas P dan K, Cabdindik Jombang, dan lainnya. Termasuk BPS untuk penjangkauan calon siswa,” ujarnya.
Baca Juga: Kuota Sekolah Rakyat Jombang Ditetapkan 270 Siswa, Anak Terlantar dan Putus Sekolah Jadi Prioritas
Dalam rapat tersebut, pemkab akan menyiapkan sejumlah skenario alternatif lokasi pembelajaran sementara. ”Nanti akan kami buat skenario, misalnya di sana belum selesai Juli,” ucapnya.
Namun demikian, Agung memastikan lokasi Sekolah Rakyat sementara di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, tidak akan mampu menampung seluruh siswa baru jika jumlah peserta didik mencapai target.
”Kalau di Mojoagung tidak mampu. Artinya jumlah total sampai 370 siswa.
Jadi nanti simulasinya bagaimana dan ditaruh di mana akan kami siapkan skenarionya,” katanya.
Disinggung terkait penambahan jumlah siswa juga berdampak pada rasio kebutuhan tenaga pendidik, Agung tak menampik hal tersebut.
Sebab jumlah rombongan belajar juga bertambah. ”Secara pastinya jelas bertambah, karena rombelnya bertambah. Tambah sembilan rombel, karena tiga SD, tiga SMP, dan tiga SMA,” katanya.
Meski demikian, terkait kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pihaknya mengaku belum menerima informasi lebih lanjut dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Baca Juga: DPRD Jombang Soroti Proyek Sekolah Rakyat Rp 200 Miliar, Minta Koordinasi Pusat-Daerah Diperkuat
”Kalau itu kami belum dapat informasi lebih lanjut, karena langsung dari Kemensos.
Kemarin yang di-share ke kami itu daftar by name by address sama pagu kelasnya. Kami juga diminta melakukan penjangkauan,” imbuhnya.
Tata kelola Sekolah Rakyat nantinya juga sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kemensos. ”Untuk tata kelola di SR nanti dari Kemensos,” ujarnya.
Sebelumnya, hasil rapat koordinasi bersama Kemensos menetapkan kuota siswa baru Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang sebanyak 270 siswa.
Jumlah tersebut terbagi masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kuota itu berbeda dari rencana awal yang sempat mencapai 300 siswa. Perubahan terjadi karena jumlah siswa per rombel ditetapkan 30 anak per kelas. (fid/naz)
Editor : Anggi Fridianto