JOMBANG - DPRD Jombang mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Sinergi dinilai penting agar proyek strategis tersebut dapat selesai tepat waktu dan segera dimanfaatkan masyarakat.
Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program penting untuk memperluas akses pendidikan. Karena itu, proses pembangunan diharapkan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. ”Karena itu, pengerjaannya harus berjalan sesuai target waktu yang telah ditentukan,” tegasnya, Selasa (5/5).
Dia menjelaskan, peran pemerintah daerah dalam proyek ini masih terbatas pada penyediaan lahan. Sementara pelaksanaan pembangunan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. ”Untuk proyek ini, pemkab hanya menyiapkan lahannya. Setelah lahan selesai, proses pembangunan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.
Meski demikian, pihaknya tetap berharap ada komunikasi yang lebih terbuka agar pemkab dapat ikut memantau perkembangan di lapangan. ”Memang seyogianya pemkab melakukan pengawasan melekat. Tetapi pemkab juga punya keterbatasan, karena tidak mengetahui detail proyek itu. RAB dan desain gambarnya juga belum kami dapatkan,” jelasnya.
Baca Juga: Proyek Sekolah Rakyat Jombang Dikejar Target, Akhir Juni Harus Sudah Tuntas
Hadi menegaskan, keterbatasan tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran pembangunan. Apalagi, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Jombang. ”Karena itu, seluruh tahapan pembangunan harus benar-benar dikawal agar hasilnya sesuai harapan,” ungkapnya.
ia berharap koordinasi yang semakin baik antara pusat dan daerah dapat mempermudah pemantauan sekaligus memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan. ”Yang paling penting sekarang proyek ini bisa selesai sesuai kontrak. Kalau rampung tepat waktu, tentu manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, pembangunan di lokasi terus berlangsung. Sejumlah bangunan sudah berdiri, meski sebagian masih dalam tahap pengerjaan struktur dan atap. Target penyelesaian dipatok pada akhir Juni 2026. ”Informasinya akhir Juni harus sudah selesai, karena untuk pembelajaran tahun ajaran baru dimulai Juli,” kata Kepala Dinas PUPR Jombang melalui Kabid Tata Bangunan dan Bina Konstruksi, Edy Yulianto, Minggu (3/5).
Jika rampung, kegiatan belajar mengajar yang saat ini masih berlangsung di gedung sementara di SKB Mojoagung akan dipindahkan ke gedung baru. ”Ketika pembangunan selesai, kegiatan Sekolah Rakyat di Kecamatan Mojoagung bakal diboyong ke bangunan baru itu,” bebernya.
Baca Juga: Proyek Terus Dikebut, Pemindahan Sekolah Rakyat ke Tunggorono Jombang Belum Jelas
Namun hingga awal Mei, pemkab belum menerima laporan progres proyek secara langsung karena kewenangan pembangunan berada di pemerintah pusat melalui Kementerian PU. ”Untuk fisik Sekolah Rakyat itu di bawah Kementerian PU. Tidak ada pelaporan ke kami, karena pelaporannya langsung ke kementerian atau satker,” imbuhnya
Berdasarkan papan proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Nilai kontrak tercantum sebesar Rp 1,165 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat di lima daerah, yakni Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Tuban. Dengan skema tersebut, besaran anggaran khusus untuk pembangunan di Jombang tidak tercantum secara rinci, namun ditaksir menelan anggaran mencapai Rp sekitar 200 miliar. (yan/naz)
Editor : Anggi Fridianto