JOMBANG – Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana longsor di Kecamatan Wonosalam masih belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
Pemkab Jombang menyebut keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, sehingga pembangunan baru direncanakan pada 2027.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang Dian Kusuma Rahmad Subekti melalui Kepala Bidang Perumahan Wahyu Budi Utomo mengatakan, hingga saat ini rencana pembangunan masih mengacu pada skema tahun 2027.
”Masih sama seperti sebelumnya, pembangunan huntap direncanakan 2027,” katanya.
Pihaknya mengaku sudah berupaya mengajukan pendanaan pada 2026 melalui APBN maupun APBD Provinsi Jawa Timur. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena keterbatasan anggaran di tingkat provinsi.
”Kami sudah mengusulkan ke provinsi, tapi memang tidak tersedia anggaran. Sudah dua kali kami pastikan, terakhir melalui BPBD provinsi. Di sana juga terkendala anggaran,” imbunya.
Dengan kondisi tersebut, Pemkab Jombang memutuskan untuk menangani pembangunan secara mandiri melalui APBD 2027. Saat ini, proses pengusulan sudah mulai disiapkan melalui penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
”Sudah mulai kami susun untuk RKPD, nanti tinggal pembahasan anggaran 2027. Harapannya tidak terkena efisiensi,” ujarnya.
Baca Juga: Setahun di Huntara, Korban Longsor Wonosalam Masih Tunggu Janji Huntap dari Pemkab Jombang
Terkait lahan huntap yang sudah dibeli pada 2025, Wahyu menyebut belum akan dilakukan pematangan lahan pada tahun ini. Berdasarkan hasil review Inspektorat dan pertimbangan tim, pekerjaan tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan huntap pada 2027.
”Pertimbangannya, kalau lahan dimatangkan sekarang tapi belum ada pembangunan penahan, dikhawatirkan justru terjadi longsor lagi,” ungkapnya.
Sementara untuk penanganan korban longsor susulan pada 2025, pihaknya masih menyiapkan langkah awal berupa penyusunan studi kelayakan atau feasibility study (FS).
Pengadaan lahan baru akan dilakukan setelah FS rampung. ”Tahun ini akan kami laporkan dulu. Apakah FS dilakukan tahun ini atau sekalian dengan pengadaan lahan di 2027. Yang jelas harus ada FS dulu sebelum pengadaan,” tambahnya.
Seperti diketahui, bencana longsor pertama terjadi pada 7 Februari 2024 di Dusun Jumok, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam. Peristiwa tersebut merusak belasan rumah dan memaksa sedikitnya 36 jiwa dari 13 kepala keluarga mengungsi karena lokasi dinilai tidak lagi aman dihuni.
Sebagai solusi darurat, Pemkab Jombang menyediakan hunian sementara (huntara) melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sambil menunggu realisasi pembangunan hunian tetap.
Pada Januari 2025, longsor kembali terjadi di kawasan Wonosalam. Bencana susulan itu merusak sejumlah rumah dan menyebabkan dua korban jiwa. Pascakejadian, sekitar 28 kepala keluarga direlokasi dan hingga kini masih bertahan di huntara sambil menunggu kepastian pembangunan huntap. (fid/naz)
Editor : Anggi Fridianto