Radarjombang.id - Distribusi kendaraan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Jombang belum merata.
Hingga Minggu (26/4) kemarin, dari total 306 lembaga KDKMP yang sudah berdiri, belum semua menerima kendaraan operasional. Baru sekitar 160 unit kendaraan berupa truk dan pikap terdistribusi.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Jombang, Hari Purnomo melalui Sekretaris Dinas Gatut Wijaya, menegaskan status kendaraan masih tahap distribusi. ”Saat ini baru terdistribusi, belum ada serah terima. Boleh digunakan setelah serah terima,’’ ujar dia.
Gatut juga meminta kendaraan yang sudah diterima sementara waktu ditempatkan di lokasi aman. ”Harus ditempatkan di lokasi yang aman,’’ tambahnya.
Berdasarkan data per April, sebanyak 160 unit kendaraan telah tersebar di sejumlah desa di Jombang.
Rinciannya, 74 unit truk tahap awal didistribusikan ke berbagai kecamatan, mulai Kecamatan Jombang, Diwek, Tembelang, Gudo, Perak, Ploso, Kabuh, hingga Wonosalam. Distribusi kemudian berlanjut pada tahap kedua sebanyak 36 unit truk yang juga menyasar desa-desa di sejumlah kecamatan, termasuk Mojoagung, Mojowarno, Jogoroto, hingga Megaluh.
Baca Juga: 32 Desa di Jombang Tak Bisa Bangun KDKMP Gegara Terganjal Lahan, Begini Penjelasan Pemerintah
Selain truk, sebanyak 50 desa juga telah menerima kendaraan jenis pikap yang tersebar di sejumlah kecamatan. Di antaranya Kecamatan Jombang, Diwek, Tembelang, Gudo, Perak, Kabuh, Plandaan, Ngusikan, Mojoagung, Sumobito, Kesamben, Peterongan, Ngoro, Mojowarno, Bareng, Wonosalam, Jogoroto hingga Megaluh.
Terpisah, Kepala Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam Wartomo membenarkan desanya telah menerima kendaraan tersebut. ”Ya desa kami sudah menerima,’’ ujar dia.
Di Kecamatan Wonosalam, ia menyebut dari sembilan desa, tujuh di antaranya telah membangun gerai KDKMP. Sementara dua desa lainnya masih proses pembangunan.
”Yang menerima truk ada tujuh desa yakni Galengdowo, Jarak, Panglungan, Sambirejo, Sumberjo, Wonokerto, Wonomerto, dan Wonosalam,’’ papar dia.
Untuk kendaraan pikap, baru empat desa yang menerima. ”Sedangkan, dari total sembilan desa yang sudah menerima pikap baru empat desa, yakni Galengdowo, Jarak, Wonomerto dan Sumberjo,” pungkasnya.
Sementara itu, program pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kecamatan Jombang tersendat. Sembilan desa/kelurahan belum bisa memulai pembangunan fisik karena terkendala lahan. Ironisnya, anggaran desa sudah telanjur terpotong, sementara fasilitas kendaraan operasional belum diterima.
”Dana desa tetap dipotong sekitar Rp 500 juta hingga Rp 600 juta, meski pembangunan gerai belum berjalan. Ini ironis. Desa yang sudah membangun gerai KDKMP mendapatkan fasilitas seperti truk dan mobil pikap.
Sementara kami yang belum bukan karena menolak program, tetapi karena terkendala lahan tidak menerima fasilitas,” bebe Kepala Desa Kepatihan, Erwin Pribadi, Kamis (23/4).
Erwin menegaskan, desa yang tidak menolak program seharusnya tetap mendapat perlakuan sama. ”Berbeda kalau desa menolak pembangunan tapi meminta fasilitas kendaraan, itu tidak etis. Kami tidak menolak, hanya terkendala lahan,” katanya.
Data menunjukkan, dari total 306 lembaga KDKMP yang terbentuk, 120 gerai sudah selesai, 116 masih proses, dan 70 belum memulai pembangunan. (ang/naz)
Editor : Anggi Fridianto