Advertorial Berita Daerah Desa Kita Event Hiburan Hukum International Kota Santri Masa Lampau Nasional Olahraga Opini Pendidikan Politik & Pemerintahan Ragam Teknologi Tokoh Travel Wanita Wonderland Wonosalam

Hore! Pengadaan Honda PCX Tipe ABS untuk Kades di Jombang Mulai Tiba di Kantor Desa, Segini Harga Per Unitnya

Achmad RW • Sabtu, 25 April 2026 | 10:02 WIB
Kecamatan Bandarkedungmulyo menjadi wilayah pertama yang mendatangkan motor untuk mendukung pelayanan di desa
Kecamatan Bandarkedungmulyo menjadi wilayah pertama yang mendatangkan motor untuk mendukung pelayanan di desa

 

Radarjombang.id - Di tengah sorotan publik, pemerintah desa mulai tancap gas merealisasikan pengadaan kendaraan operasional kepala desa (kades) lewat anggaran Desa Mantra.

Kecamatan Bandarkedungmulyo menjadi wilayah pertama yang mendatangkan motor untuk mendukung pelayanan di desa. Pilihannya jatuh pada Honda PCX tipe ABS berwarna putih dengan harga Rp 38,175 juta per unit.

Koordinator Kepala Desa Kecamatan Bandarkedungmulyo, Zaenal Arifin, mengatakan proses pengadaan sudah berjalan sejak pekan lalu setelah seluruh persyaratan administrasi diselesaikan.

”Minggu kemarin sudah kita eksekusi, semua persyaratan sudah kita lengkapi dan unit juga sudah mulai datang,” ujarnya (24/4).
Baca Juga: Motor Satpam Kantor Perbenihan Mojoagung Raib Digondol Maling, Terekam CCTV

Ia menjelaskan, dari total 11 desa di Kecamatan Bandarkedungmulyo, empat desa sudah menerima unit motor. Yakni Desa Pucangsimo, Gondangmanis, Banjarsari, dan Karangdagangan.

”Sementara tujuh desa lainnya masih dalam proses inden dan diperkirakan menyusul dalam waktu dekat, kalau tidak hari ini ya Senin depan mungkin,” lanjutnya.

Zaenal menyebut, spesifikasi pengadaan motor ini mengacu pada kesepakatan bersama Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Jombang dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku.

”Spesifikasi kendaraan yang dipilih berada pada kisaran kapasitas mesin 160–200 cc, hingga akhirnya kita memilih Honda PCX tipe ABS berwarna putih,” rincinya.

Soal harga, Zaenal menyebut dari hasil survei ke tiga diler, harga terendah yang didapat sebesar Rp 38.175.000 per unit. Jumlah ini dinilainya masih lebih rendah dari estimasi awal sekitar Rp 40 juta. ”Kita ambil yang paling rendah setelah survei tiga diler, untuk sisanya kami kembalikan di Silpa tahun ini,” katanya.

Terkait mekanisme pembayaran, dilakukan secara non-tunai melalui rekening kas desa (RKAD) langsung ke pihak diler. Namun pembayaran baru dilakukan setelah unit tersedia.

 ”Prinsipnya dari diler ada barang, baru kita transfer. Seperti kemarin empat unit itu, barangnya ada, kita bayar, lalu dikirim,” jelasnya.

Baca Juga: PCX-Beat Adu Banteng di Dukuhklopo Jombang, Satu Pemotor Tewas

Motor tersebut nantinya berpelat merah dan tercatat sebagai aset pemerintah desa. ”Pelatnya tetap pelat merah nanti, dan atas namanya juga atas nama desa, karena kan digunakan untuk operasional desa,” tegasnya.

 Menurutnya, setelah Bandarkedungmulyo memulai lebih dulu, kecamatan lain di Jombang juga mulai bergerak melakukan pengadaan. ”Beberapa di antaranya Kecamatan Jombang Kota, Jogoroto, Tembelang, dan Plandaan yang kini sudah masuk tahap pemesanan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Jombang Warsubi memastikan program pengadaan sepeda motor untuk operasional kepala desa tetap dilanjutkan.

Kebijakan tersebut bukan sekadar pengadaan kendaraan, melainkan bagian dari upaya meningkatkan mobilitas dan kinerja pelayanan pemerintahan desa.

Bupati mengingatkan agar pemerintah desa benar-benar mengedepankan efisiensi anggaran. Desa dipersilakan membeli sepeda motor sesuai kebutuhan dengan harga serendah mungkin.

 ”Desa bisa membeli dengan harga semurah-murahnya. Kalau ada sisa, silakan masuk Silpa. Yang penting manfaatnya jelas untuk pelayanan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB, M Subaidi Muchtar mempertanyakan urgensitas pengadaan motor. Pihaknya mendorong agar anggaran dialihkan pada program kerakyatan yang lebih prioritas di desa.

”Kalau itu menjadi kebijakan yang dianggap strategis oleh bupati, silakan saja. Tapi PKB tidak melihat sisi strategisnya di mana,” katanya.

PKB meminta anggaran dialihkan untuk kebutuhan yang lebih urgen.

”Kami sejak awal menyampaikan agar prioritas diarahkan ke infrastruktur desa, ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat, dan penanganan pengangguran. Itu yang lebih mendesak,” tandasnya. (riz/naz)

 

Editor : Anggi Fridianto
#motor operasional kepala desa #DPMD Jombang #Jombang #Pemkab Jombang #honda pcx