JOMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang menerima aspirasi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang yang mendatangi kantor dewan, Kamis (16/4). Sejumlah isu krusial disampaikan. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga persoalan demokrasi di daerah.
Wakil Ketua DPRD Jombang, M Syarif Hidayatullah, mengatakan, pihaknya telah menampung berbagai keluhan yang disampaikan mahasiswa. Salah satu yang menjadi sorotan, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Jombang yang dinilai masih menyisakan persoalan di lapangan.
’’Seperti makanan yang diterima siswa kurang layak, persoalan anggaran, hingga lokasi SPPG yang berdekatan dengan limbah,’’ ujarnya.
DPRD juga menyoroti pentingnya sistem pengaduan yang responsif. Mereka berharap keberadaan call center pengaduan dapat dimaksimalkan agar setiap laporan masyarakat bisa segera ditindaklanjuti oleh satgas MBG di daerah.
’’Kami ingin setiap aduan masyarakat bisa cepat ditangani. Termasuk sekolah juga harus berani menolak jika makanan yang diberikan tidak sesuai standar,’’ tegasnya.
Baca Juga: DPRD Jombang Gelar Rapat Koordinasi Bersama OPD Terkat, Bahas Raperda Jasa Konstruksi
Tujuan utama program MBG harus tetap pada peningkatan gizi masyarakat, khususnya pelajar. Serta pengelolaan anggarannya harus tepat sasaran. DPRD akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
’’Yang disampaikan teman-teman GMNI akan kami tindak lanjuti dengan koordinasi bersama pihak terkait,’’ imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta, menegaskan, kedatangannya ke DPRD bukan hanya menyoroti persoalan teknis di lapangan, tetapi juga mendorong peran legislatif agar lebih aktif dan kritis.
GMNI menuntut DPRD Jombang mengawal secara serius program prioritas pemerintah pusat agar implementasinya benar-benar berpihak pada masyarakat.
’’Kami meminta DPRD tidak hanya menjalankan instruksi, tetapi juga melakukan evaluasi kritis agar kebijakan benar-benar berdampak bagi rakyat,’’ ungkapnya.
Baca Juga: Hafal 10 Halaman Sehari, Ini Kisah Perjuangan Kuni Pengelola Podcast DPRD Jombang Menjadi Hafizah
GMNI juga mendesak DPRD bersikap tegas terhadap isu kemunduran demokrasi. Mereka meminta dewan menjadi garda terdepan dalam menjaga kebebasan sipil dan memastikan tidak ada pembungkaman terhadap aspirasi masyarakat.
Mereka juga menyoroti pentingnya sikap pemerintah daerah dalam merespons dinamika geopolitik internasional yang dinilai berpotensi berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat lokal.
Keterlibatan publik dalam proses pengambilan kebijakan juga menjadi tuntutan. GMNI mendorong DPRD membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil.
’’Kami ingin ada ruang dialog yang terbuka, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar representatif,’’ tegasnya.(yan/jif)
Editor : Anggi Fridianto