Radarjombang.id – Pemkab Jombang belum menggunakan sepeser pun dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 9,1 miliar untuk penanganan bencana longsor hingga banjir yang terjadi beberapa hari terakhir. Penanganan sementara masih mengandalkan sumber daya yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan OPD terkait.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jombang, Wiku Birawa Filipe Dias Quintas, menjelaskan bantuan yang disalurkan untuk penanganan bencana di beberapa titik sejauh ini berasal dari stok logistik BPBD.
”Untuk penanganan darurat di Klitih maupun Kesamben kemarin, kita mengandalkan logistik yang sudah ada. Belum dari BTT,” ujarnya.
Pihaknya belum mengajukan penggunaan BTT karena terdapat prosedur yang harus dilalui, termasuk penetapan status darurat melalui surat keputusan (SK) bupati.
Baca Juga: Banjir Jombang Rendam 500 Hektare Sawah, PUPR Turunkan Ekskavator Bersihkan Afvoer
”Kalau BTT ada prosedurnya terkait kedaruratannya. Harus memenuhi unsur darurat dan ditetapkan melalui SK bupati,” jelasnya.
Penggunaan BTT diprioritaskan untuk kondisi darurat yang berdampak luas pada masyarakat, seperti bencana besar yang memerlukan penanganan cepat, termasuk penyediaan dapur umum dan kebutuhan dasar warga terdampak.
Selain itu, untuk penanganan kerusakan infrastruktur seperti jalan lingkungan terdampak longsor di wilayah Klitih, Ia menyebut, tidak seluruh penanganan menjadi kewenangan Pemkab Jombang. Untuk kerusakan tanggul Kali Marmoyo, misalnya, menjadi kewenangan BBWS.
”Itu masuk kewenangan BBWS. Kami tidak bisa masuk ke wilayah yang bukan kewenangan kami,” katanya.
Sebagai langkah darurat, BPBD bersama masyarakat melakukan penanganan sementara dengan membangun tanggul penahan menggunakan material sederhana dari bambu. Selain itu, warga juga dilibatkan dalam kerja bakti untuk memperkuat tanggul dengan karung berisi tanah.
BPBD juga memiliki anggaran bantuan stimulan untuk membantu warga terdampak bencana, khususnya kerusakan rumah.
Baca Juga: Dilanda Hujan Deras Berhari-hari, 525 Hektare Sawah di Jombang Terdampak Banjir
”Bantuan stimulan sudah ada di kami, tapi sifatnya terbatas dan tidak menyeluruh,” ungkapnya.
Untuk tahun ini, anggaran stimulan penanganan bencana berkisar Rp 200 juta lebih. Jika kebutuhan meningkat akibat banyaknya kejadian bencana, BPBD akan mengajukan tambahan anggaran pada perubahan APBD.
”Jadi memang terbatas. Dan kalau nanti kurang, akan kita ajukan ke P-APBD 2026,” pungkasnya. (ang/fid)
Editor : Anggi Fridianto