RadarJombang.id - Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2027 di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, Kamis (26/3).
Kepala Bapperida Hartono menyampaikan, Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk menyusun rencana pembangunan daerah.
”Fokus utama kegiatan ini mengarah pada penyusunan rencana kerja pemerintah daerah melalui pengumpulan saran, masukan, serta penyepakatan program, kegiatan dan indikatif anggaran,’’ ujar dia.
Adapun tema pembangunan tahun 2027 yang diusung adalah integrasi pengembangan industri dan perdagangan dengan sektor primer. Tema tersebut diarahkan untuk mendorong terwujudnya Jombang yang maju dan sejahtera.
“Forum ini bertujuan mendapatkan masukan serta menyepakati program kegiatan dan anggaran pembangunan daerah,” tambahnya.
Ia menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai forum partisipatif dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah. Musrenbang menjadi forum dialog konstruktif antar pemangku kepentingan untuk menetapkan solusi pembangunan yang tepat dan terukur.
“Musrenbang adalah forum partisipatif yang mempertemukan pemangku kepentingan untuk merumuskan arah pembangunan daerah melalui dialog konstruktif guna menetapkan solusi yang tepat dan terukur,” lanjutnya.
SEMENTARA itu, Bupati Jombang Warsubi dalam sambutannya menyampaikan sejumlah prinsip dalam penyusunan RKPD. Mulai dari keselarasan dengan tema pembangunan, ketepatan perhitungan program, dukungan terhadap prioritas nasional dan daerah, hingga pemenuhan mandatory spending.
Baca Juga: Bupati Jombang Warsubi Teken Raperda RPJMD 2025–2030, Ekonomi Rakyat Jadi Pondasi Utama
“Pertama, perencanaan pembangunan harus mampu menjawab tantangan pembangunan dan selaras dengan tema pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2027 yaitu integrasi pengembangan industri dan perdagangan dengan sektor primer,” ujarnya.
Dijelaskan, pada tahun 2027 pemerintah Kabupaten Jombang diprioritaskan untuk memenuhi ketentuan mandatory spending, terutama alokasi minimal 40 persen bagi infrastruktur pelayanan publik.
Selain itu, peran DPRD melalui pokok-pokok pikiran juga harus terintegrasi dalam perencanaan agar aspirasi masyarakat terserap optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Warsubi juga memaparkan delapan program prioritas pembangunan daerah atau asta cita. Program tersebut meliputi pembangunan desa dan kota, peningkatan SDM, pengentasan pengangguran, penguatan ekonomi dan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penguatan sektor pertanian, harmonisasi sosial, serta reformasi tata kelola pemerintahan.
Salah satu implementasi program prioritas dilakukan melalui kelanjutan program desa maju dan sejahtera pada 2027. Setiap desa akan mendapatkan alokasi anggaran minimal Rp 800 juta melalui bantuan keuangan khusus.
“Pemerintah Kabupaten Jombang mengalokasikan bantuan keuangan khusus untuk melengkapi anggaran dari ADD dan PDRD, sehingga setiap desa memperoleh anggaran minimal Rp 800.000.000,” jelasnya.
Pemkab juga menerapkan kebijakan prioritas kecamatan untuk pemerataan pembangunan. Setiap kecamatan mendapat alokasi Rp 1 miliar untuk peningkatan jalan kabupaten serta Rp 200 juta untuk penerangan jalan umum.
Di akhir sambutannya, Warsubi mengajak seluruh pihak aktif memberikan masukan agar dokumen RKPD 2027 mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus mempercepat terwujudnya visi daerah.
“Melalui forum Musrenbang ini saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang konstruktif, sehingga dokumen RKPD Kabupaten Jombang tahun 2027 benar-benar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus mempercepat terwujudnya visi pembangunan daerah, yaitu ‘mewujudkan Jombang maju dan sejahtera untuk semua,’” pungkasnya. (ang)
Editor : Anggi Fridianto