RadarJombang.id – Operasional puluhan dapur layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang dihentikan sementara.
Kebijakan ini merupakan bagian dari evaluasi nasional yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap fasilitas layanan program tersebut.
Penghentian sementara berlaku setelah BGN menemukan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum memenuhi persyaratan operasional dasar. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat BGN bernomor 841/D TWS/03/2026 yang mulai berlaku sejak 10 Maret 2026.
Koordinator Wilayah BGN Jombang Deni Setiawan membenarkan adanya puluhan dapur MBG di wilayahnya yang terdampak kebijakan tersebut.
“Iya, sesuai surat dari BGN pusat, ada puluhan SPPG di Jombang yang operasionalnya dihentikan sementara karena belum memiliki SLHS dan IPAL,” ujar Deni, Kamis (12/3).
Menurut dia, data tersebut berasal dari laporan masing-masing kepala SPPG melalui sistem pemantauan milik BGN.
“Teman-teman kepala SPPG melaporkan langsung melalui sistem BGN. Jadi data tersebut merupakan hasil monitoring pusat,” katanya.
Beberapa persyaratan yang belum dipenuhi pengelola dapur MBG di antaranya belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta belum menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi pengelola dapur.
Fasilitas tempat tinggal tersebut diperuntukkan bagi kepala dapur, pengawas gizi, dan pengawas keuangan yang bertugas dalam operasional layanan MBG.
Baca Juga: 1.512 SPPG di Pulau Jawa Dihentikan Sementara, Jawa Timur Paling Banyak
Meski operasional dihentikan sementara, pengelola dapur masih diberi kesempatan melengkapi seluruh persyaratan administrasi maupun sarana prasarana.
“Jika SLHS sudah diurus dan IPAL tersedia, kepala SPPG bisa mengajukan laporan kembali ke BGN pusat untuk dilakukan verifikasi,” jelas Deni.
Sejumlah SPPG di Jombang yang operasionalnya dihentikan sementara di antaranya:
-
SPPG Jombang Sengon
-
SPPG Palrejo, Sumobito
-
SPPG Darul Ulum II Al Wahidiyah
-
SPPG Pulolor, Jombang
-
SPPG Galengdowo, Wonosalam
-
SPPG Jombatan 2, Jombang
-
SPPG Mojotrisno, Mojoagung
-
SPPG Sambongdukuh 2
-
SPPG Badang 3, Ngoro
-
SPPG Sumberteguh, Kudu
-
SPPG Denanyar 2, Jombang
-
SPPG Cukir 2
-
SPPG Diwek
-
SPPG Karangwinongan, Mojoagung
-
SPPG Bandarkedungmulyo
-
SPPG Banjarsari, Bandarkedungmulyo
-
SPPG Pengampon, Kabuh
-
SPPG Gambiran, Mojoagung
Deni menambahkan, pihaknya masih melakukan pemetaan ulang terhadap unit layanan MBG yang terdampak penghentian operasional di Kabupaten Jombang. Ia berharap mitra pengelola dapur segera melengkapi persyaratan agar layanan dapat kembali berjalan.
Secara nasional, BGN mencatat terdapat 1.512 SPPG di wilayah kerja II Pulau Jawa yang dihentikan sementara operasionalnya. Rinciannya, 50 unit di DKI Jakarta, 62 unit di Banten, 350 unit di Jawa Barat, 54 unit di Jawa Tengah, 788 unit di Jawa Timur, dan 208 unit di DI Yogyakarta.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN Albertus Dony Dewantoro mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas layanan memenuhi standar kesehatan dan sanitasi.
“Ada 1.512 SPPG yang kita hentikan sementara operasionalnya sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap pemenuhan standar operasional dan sarana prasarana,” ujarnya.
Hasil evaluasi menunjukkan 1.043 unit belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, sementara 443 unit belum memiliki instalasi pengolahan air limbah sesuai standar. Selain itu, 175 unit layanan belum menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi pengelola dapur, termasuk kepala SPPG, ahli gizi, dan tenaga akuntansi.
BGN memastikan operasional dapur MBG akan dibuka kembali secara bertahap setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Program ini dirancang pemerintah untuk memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak sekolah dan kelompok rentan. (ang)
Editor : Anggi Fridianto