JOMBANG – Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jombang hingga kini masih belum rampung.
Salah satu kendalanya, pendataan pembangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang masih berlangsung.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang Imam Bustomi melalui Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Agus Andrianto Dwi Wicaksono mengatakan, penetapan luasan LP2B masih menunggu data terbaru pembangunan KDKMP.
”Perbup LP2B sampai sekarang masih belum selesai, karena pendataan pembangunan gedung KDKMP juga masih berjalan,” katanya.
Data terakhir yang diterima dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Jombang menunjukkan baru sekitar 160-an gedung KDKMP yang sudah dibangun.
Jumlah tersebut belum mencerminkan keseluruhan pembangunan yang direncanakan. ”Informasi terakhir yang kami terima baru sekitar 160 sekian yang sudah membangun. Jadi belum semua,” imbuhnya.
Dinas PUPR masih menunggu pembaruan data Dinkop UM Jombang sebagai instansi yang menangani program pembangunan gedung KDKMP.
”Minggu lalu sudah komunikasi, tapi ternyata belum ada update terbaru. Kami mengikuti berapa yang dibangun, karena data pembangunan itu dari teman-teman Dinkop,” jelasnya.
Setiap ada perkembangan terbaru terkait pembangunan gedung KDKMP, pihak Dinkop UM akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk penyesuaian data dalam penyusunan Perbup LP2B.
Penyesuaian tersebut diperlukan karena sebagian gedung KDKMP dibangun di lahan tanaman pangan. Kondisi itu berpengaruh pada luasan lahan yang akan masuk dalam kategori LP2B.
”Rata-rata gedung KDKMP ini memang dibangun di lahan tanaman pangan. Tapi tidak semua juga dibangun di lokasi tanaman pangan. Sehingga mau tidak mau itu berpengaruh terhadap luasan LP2B,” katanya. (fid/naz)
Editor : Anggi Fridianto