JOMBANG – Satu tahun kepemimpinan Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salman membawa capaian strategis bagi Kabupaten Jombang. Melalui kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin), Jombang meraih dua penghargaan bergengsi sekaligus.
Yakni Pemerintah Daerah Implementasi Prinsip Industri Hijau Terbaik se-Jawa Timur. Serta Daerah Tertib Ukur Tingkat Nasional.
Penghargaan Industri Hijau diumumkan dalam Festival Industri Hijau Jawa Timur 2025 di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (2/12/2025). Sementara predikat Daerah Tertib Ukur 2024 Tingkat Nasional diserahkan Kementerian Perdagangan RI di Jakarta pada 27 November 2025.
’’Capaian ini menunjukkan arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sudah tepat. Kami di Disdagrin menerjemahkannya melalui program yang terukur, mulai dari pendampingan IKM berbasis industri hijau hingga penguatan metrologi legal di seluruh lini perdagangan,’’ kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jombang, Firdaus Himawan.
Dua penghargaan tersebut menjadi bukti konkret konsistensi kebijakan daerah di sektor industri dan perdagangan.
Pada ajang Festival Industri Hijau, Jombang dinilai unggul dalam sejumlah indikator. Mulai alokasi anggaran, sosialisasi dan pendampingan industri. Fasilitasi Industri Kecil dan Menengah (IKM). Pengadaan barang dan jasa berkelanjutan, hingga kemitraan sektor industri hijau.
Penerapan prinsip industri hijau bukan sekadar jargon, melainkan strategi jangka panjang. ’’Kami mendorong efisiensi energi, pengurangan limbah, penggunaan bahan ramah lingkungan. Serta peningkatan kapasitas UMKM agar lebih berdaya saing. Industri tumbuh, lingkungan tetap terjaga,’’ tegasnya.
Di sektor perdagangan, capaian tak kalah signifikan diraih melalui predikat Daerah Tertib Ukur Nasional. Berdasarkan evaluasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, 85 persen pasar daerah di Jombang telah menggunakan alat ukur bertanda tera sah.
Total 33 SPBU di Jombang juga rutin melaksanakan tera ulang pompa ukur BBM setiap tahun. Kepatuhan serupa diterapkan di sektor industri besar. Termasuk pabrik gula dan perusahaan lainnya yang melakukan tera ulang alat ukur secara menyeluruh.
’’Intinya, alat ukur di semua lini usaha sudah terjamin akurasinya. Dari pasar tradisional sampai industri besar, semua diawasi dan dibina. Ini bagian dari komitmen menciptakan perdagangan yang jujur, adil, dan transparan,’’ terangnya.
Capaian tersebut tidak lepas dari sinergi lintas perangkat daerah, pelaku usaha, serta dukungan penuh kepala daerah. ’’Dalam satu tahun ini, fokus kami jelas: Memperkuat fondasi ekonomi daerah. Industri kami arahkan berkelanjutan, perdagangannya kami pastikan tertib dan melindungi konsumen,” urainya.
Himawan memastikan Disdagrin akan mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut. Pendampingan industri hijau akan diperluas, sementara pengawasan tera dan tera ulang akan terus diperketat demi menjaga kepercayaan masyarakat.
’’Target kami bukan sekadar penghargaan. Yang utama adalah dampaknya bagi masyarakat Jombang, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun perlindungan konsumen,” ungkapnya.
Revitalisasi dan Pasar Buah Rampung, Tata Ulang Wajah Pasar Ploso
DISDAGRIN Jombang juga menuntaskan penataan menyeluruh Pasar Ploso melalui rehabilitasi pasar induk dan pembangunan Pasar Buah di kawasan Sub Terminal Ploso. Proyek yang rampung akhir 2025 itu menjadi langkah strategis menata kawasan perdagangan agar lebih tertib, bersih, dan modern.
Rehabilitasi Pasar Ploso menelan anggaran Rp 3,5 miliar. Sementara pembangunan Pasar Buah mencapai Rp 3,9 miliar. Pasar Buah resmi mulai beroperasi pada awal Januari 2026. Kini menjadi sentra baru perdagangan buah di wilayah utara Jombang.
’’Penataan ini kami rancang menyeluruh. Tidak hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga mengatur ulang pola aktivitas perdagangan agar lebih tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli,’’ kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang, Firdaus Himawan.
Penataan Pasar Ploso bukan sekadar perbaikan fisik, tetapi reformasi tata kelola pasar rakyat.
Salah satu kebijakan utama adalah sterilisasi halaman depan pasar. Seluruh aktivitas jual beli diwajibkan berada di dalam area yang telah disediakan. Langkah ini diambil untuk menghilangkan kesan kumuh serta menjaga kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.
’’Dulu aktivitas banyak meluber ke jalan dan mengganggu akses. Sekarang sudah kami tata. Semua pedagang menempati area yang telah disiapkan di dalam pasar sehingga kawasan terlihat lebih rapi dan tidak menimbulkan kemacetan,’’ jelasnya.
Disdagrin juga memperkenalkan sistem pembayaran retribusi digital (e-retribusi) sebagai bagian dari modernisasi pengelolaan pasar. Sistem ini dinilai lebih transparan dan efisien.
’’E-retribusi menjadi bagian dari pembenahan manajemen. Kami ingin tata kelola pasar semakin akuntabel dan pelayanan kepada pedagang lebih profesional,’’ tegasnya.
Keberadaan Pasar Buah di depan Pasar Ploso memperkuat fungsi kawasan tersebut sebagai pusat perdagangan yang terintegrasi. Dengan fasilitas yang lebih representatif, pedagang memiliki ruang usaha yang layak, sementara konsumen memperoleh kenyamanan berbelanja. ’’Pasar rakyat harus naik kelas. Bersih, tertib, dan dikelola dengan sistem yang baik. Penataan Pasar Ploso ini menjadi model pengembangan pasar daerah ke depan,’’ ungkapnya.
Revitalisasi dan Pasar Buah Rampung, Tata Ulang Wajah Pasar Ploso
DISDAGRIN Jombang juga menuntaskan penataan menyeluruh Pasar Ploso melalui rehabilitasi pasar induk dan pembangunan Pasar Buah di kawasan Sub Terminal Ploso. Proyek yang rampung akhir 2025 itu menjadi langkah strategis menata kawasan perdagangan agar lebih tertib, bersih, dan modern.
Rehabilitasi Pasar Ploso menelan anggaran Rp 3,5 miliar. Sementara pembangunan Pasar Buah mencapai Rp 3,9 miliar. Pasar Buah resmi mulai beroperasi pada awal Januari 2026. Kini menjadi sentra baru perdagangan buah di wilayah utara Jombang.
’’Penataan ini kami rancang menyeluruh. Tidak hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga mengatur ulang pola aktivitas perdagangan agar lebih tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli,’’ kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang, Firdaus Himawan.
Penataan Pasar Ploso bukan sekadar perbaikan fisik, tetapi reformasi tata kelola pasar rakyat.
Salah satu kebijakan utama adalah sterilisasi halaman depan pasar. Seluruh aktivitas jual beli diwajibkan berada di dalam area yang telah disediakan. Langkah ini diambil untuk menghilangkan kesan kumuh serta menjaga kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.
’’Dulu aktivitas banyak meluber ke jalan dan mengganggu akses. Sekarang sudah kami tata. Semua pedagang menempati area yang telah disiapkan di dalam pasar sehingga kawasan terlihat lebih rapi dan tidak menimbulkan kemacetan,’’ jelasnya.
Disdagrin juga memperkenalkan sistem pembayaran retribusi digital (e-retribusi) sebagai bagian dari modernisasi pengelolaan pasar. Sistem ini dinilai lebih transparan dan efisien. ’’E-retribusi menjadi bagian dari pembenahan manajemen. Kami ingin tata kelola pasar semakin akuntabel dan pelayanan kepada pedagang lebih profesional,’’ tegasnya.
Keberadaan Pasar Buah di depan Pasar Ploso memperkuat fungsi kawasan tersebut sebagai pusat perdagangan yang terintegrasi. Dengan fasilitas yang lebih representatif, pedagang memiliki ruang usaha yang layak, sementara konsumen memperoleh kenyamanan berbelanja. ’’Pasar rakyat harus naik kelas. Bersih, tertib, dan dikelola dengan sistem yang baik. Penataan Pasar Ploso ini menjadi model pengembangan pasar daerah ke depan,’’ ungkapnya. (riz/jif)
Editor : Anggi Fridianto