JOMBANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang kembali menggelar pendampingan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Dikemas melalui program KLIK JOIN (Klinik Konsultasi Jombang Investasi) yang berlangsung selama tiga hari, 6–8 Januari 2026, di Ruang KLIK JOIN DPMPTSP Jombang.
’’Pendampingan ini difokuskan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM,’’ kata Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang, Bayu Pancoroadi. Kegiatan juga diarahkan untuk mendorong optimalisasi realisasi investasi daerah.
’’Ini bagian dari komitmen kami membangun budaya kepatuhan pelaporan investasi. Kami ingin memastikan pelaku usaha tidak mengalami kendala teknis saat mengisi dan melaporkan LKPM,’’ urainya.
Pendampingan dilaksanakan secara terjadwal dengan menghadirkan perusahaan yang telah diundang secara resmi. Pada hari pertama, Selasa (6/1), kegiatan diikuti antara lain PT Duta Graha Globalindo (Azana Style Hotel Jombang), CV Langgeng Jaya, PT Kalipuro Jaya Abadi, serta PT Maan Ghodaqo Shiddiq Lestari.
Rabu (7/1), pendampingan diikuti CV Sanggar Karya, CV Maju Sehat, PT Yutoeco Technology Indonesia, PT Luhur Jaya Sentosa, PT Sinar Gemilang Plastik, dan PT Logam Sabar Subur. Sementara pada hari terakhir, Kamis (8/1), peserta di antaranya CV Maju Sehat Bahagia, CV Maju Sehat, PT Surya Dharma Husada Sejahtera, CV Power Manunggal Group, serta PT Bangun Mitra Property.
’’KLIK JOIN dirancang sebagai ruang konsultasi bagi pelaku usaha,’’ ucapnya. Melalui program ini, peserta mendapatkan asistensi langsung terkait tata cara pengisian dan pelaporan LKPM secara benar dan tepat waktu.
’’Pendekatannya persuasif dan edukatif. Kami ingin membangun komunikasi yang lebih intensif dengan dunia usaha, sekaligus memberikan solusi atas persoalan teknis yang dihadapi,’’ tambahnya.
Kepatuhan pelaporan LKPM memiliki peran strategis bagi pemerintah daerah. Data realisasi investasi yang akurat akan menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi.
’’Dengan laporan yang tertib dan valid, pemerintah daerah dapat memetakan perkembangan investasi secara lebih tepat. Ini berdampak langsung pada arah kebijakan ekonomi daerah,’’ tegasnya.(yan/jif)
Editor : Anggi Fridianto