Radarjombang.id - Komisi C DPRD Jombang mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar proyek pembangunan tahun 2026 tidak kembali molor seperti sejumlah pekerjaan di 2025. Peringatan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR Jombang, Senin (2/2).
Ketua Komisi C DPRD Jombang M Zahrul Jihad menegaskan, pihaknya ingin memastikan perencanaan dilakukan lebih awal agar pelaksanaan tidak tersendat. ”Kami berharap perencanaan proyek tahun ini harus segera dilakukan.
Jangan sampai kejadian tahun 2025 terulang, masih ada sejumlah proyek molor, mulai pembangunan tugu di Kecamatan Bandarkedungmulyo, jembatan Gedung Kesenian, dan proyek lainnya,” ujarnya.
Zahrul juga menekankan pentingnya melibatkan pihak lokal dalam perencanaan hingga pengawasan. ”Kami menyarankan perencanaan dan pengawasan dari lokal Jombang, supaya pertanggungjawabannya lebih mudah,” imbuhnya.
Senada, Anggota Komisi C DPRD Jombang Saifullah menegaskan agar pembangunan infrastruktur ke depan memprioritaskan pengusaha dan kontraktor lokal.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi fisik, tetapi juga harus berdampak pada perputaran ekonomi daerah.
”Kalau semua pekerjaan justru dikerjakan pengusaha luar daerah, manfaat ekonominya tidak akan dirasakan optimal oleh masyarakat Jombang,” tegasnya.
Ia berharap Dinas PUPR memiliki keberpihakan terhadap pengusaha lokal, dengan tetap mengedepankan aturan dan kualitas pekerjaan.
”Pengusaha lokal Jombang punya kemampuan dan pengalaman yang tidak kalah. Sudah selayaknya diberi ruang dan kepercayaan,” tandasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR Jombang Imam Bustomi menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan perencanaan lebih awal agar pelaksanaan bisa dimulai cepat.
Ia merinci, total kegiatan pada 2026 di bidang Bina Marga sebanyak 70 kegiatan, Sumber Daya Air (SDA) 7 kegiatan, serta 1 kegiatan di Tata Bangunan. ”Sekarang masih tahap perencanaan dan segera masuk proses lelang,” katanya. (yan/naz)
Editor : Anggi Fridianto