Radarjombang.id – minimnya stok blanko menjadikan pelayanan pencetakan KTP-el hingga kini masih tersendat.
Hingga awal 2026 belum ada kepastian tambahan blangko KTP-el dari pemerintah pusat. Pemkab tengah mengkaji opsi mengalokasikan hibah ke pemerintah pusat guna memuluskan pengadaan blanko KTP-el.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jombang, Masduqi Zakariya, menegaskan, hingga kini distribusi blanko KTP-el dari pemerintah pusat masih terbatas. ”Belum ada tambahan dari pusat. Tapi, dari daerah sudah menyikapi dengan hadir ke Jakarta. Kalau memang disebabkan anggaran, insya Allah tahun depan daerah akan menyiapkan anggaran untuk hibah ke pusat,” ujarnya.
Opsi hibah menjadi langkah yang paling memungkinkan saat ini. Itu dilakukan agar pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el bagi masyarakat tidak terus mengalami pembatasan.
”Opsi yang kami siapkan paling hibah. Jangan sampai pelayanan masyarakat tersendat terus. Pak Bupati bersama Ketua DPRD sudah memberi sinyal untuk mengajukan hibah ke pusat,” imbuhnya.
Diakui, mekanisme hibah tersebut terbilang tidak lazim. Namun secara administrasi dan regulasi, langkah tersebut diperbolehkan. Pasalnya, pengadaan blangko KTP-el hanya dapat dilakukan pemerintah pusat.
”Teknisnya, kita menyiapkan anggaran melalui P-APBD 2026 untuk dihibahkan ke pusat. Ini memang terkesan aneh, tapi secara aturan dibolehkan. Karena pengadaan tidak boleh dilakukan di daerah maupun provinsi,” ujarnya.
Saat ini, jatah blangko KTP-el dari pusat untuk Jombang masih terbatas. Dispendukcapil Jombang diawal 2026 ini baru menerima sekitar 2.000 keping, atau rata-rata 1.000 keping per minggu. ”Mungkin karena ini masih awal bulan dan masih triwulan pertama,” katanya.
Di sisi lain, kebutuhan blangko KTP-el di Jombang terbilang tinggi. Dalam kondisi normal, Dispendukcapil melayani pencetakan sekira 400 hingga 500 keping per hari.
Seperti diberitakan sebelumnya, keterbatasan stok blangko membuat Dispendukcapil Jombang terpaksa membatasi layanan pencetakan KTP-el.
Masduqi menyebut, belum ada tambahan blangko dari pusat, termasuk melalui Perubahan APBN 2025 lalu. ”Saat ini tidak ada tambahan blangko dari pusat. Jadi kami batasi pencetakan maksimal 300 keping per hari,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).
Kebijakan pembatasan tersebut diterapkan agar stok blangko yang tersedia dapat mencukupi hingga pengiriman berikutnya. ”Kalau dicetak bebas, dikhawatirkan habis sebelum akhir tahun. Maka harus diatur penggunaannya,” ujarnya. (fid/naz)
Editor : Anggi Fridianto