Advertorial Berita Daerah Desa Kita Event Hiburan Hukum International Kota Santri Masa Lampau Nasional Olahraga Opini Pendidikan Politik & Pemerintahan Ragam Teknologi Tokoh Travel Wanita Wonderland Wonosalam

Ratusan Desa di Jombang Curhat Tak Punya Lahan untuk Gerai KDMP, Ini Sikap Pemkab Jombang

Anggi Fridianto • Sabtu, 24 Januari 2026 | 07:44 WIB

 

 

DIKEBUT: Gerai KDMP di Desa Plandi Kecamatan Jombang terus dikebut pembangunannya.   
DIKEBUT: Gerai KDMP di Desa Plandi Kecamatan Jombang terus dikebut pembangunannya.  

Radarjombang.id – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bakal menggelar rapat evaluasi pekan depan.

Agenda ini difokuskan membahas solusi atas banyaknya desa dan kelurahan yang terkendala penyediaan lahan untuk pendirian gerai KDKMP.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Jombang, Hari Purnomo, menegaskan rapat satgas akan merekap seluruh usulan desa terkait pengajuan aset sekaligus menampung keluhan di lapangan.

”Minggu depan kami agendakan rapat satgas KDKMP, sekaligus membahas bersama pengajuan dari desa-desa yang tidak punya lahan,” ujarnya.

Menurut Hari, mayoritas pengajuan aset lahan disampaikan langsung kepada Bupati Jombang dengan tembusan ke BPKAD, DPMD, dan Dinkop UM.

Prosesnya masih berjalan dan akan dilaporkan dalam rapat rutin akhir bulan. ”Selasa nanti satgas rapat. Sekaligus saya laporkan progres KDKMP kepada pimpinan,” tambahnya.

Satgas akan menyoroti desa-desa yang benar-benar tidak memiliki lahan sesuai kriteria. Kondisi ini dianggap krusial karena setiap wilayah memiliki keterbatasan berbeda.

”Ada desa yang tidak punya lahan sesuai kriteria, itu nanti seperti apa juga kita bahas. Bagaimanapun ini program pemerintah pusat, pemda harus mendukung di semua tingkatan,” jelas Hari.

Salah satu desa yang hingga kini kesulitan menyediakan lahan untuk pembangunan gerai KDKMP adalah Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang.

Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi mengungkapkan, pihaknya sudah dua kali mengirim surat resmi kepada bupati sejak November, namun belum mendapat jawaban.

Upaya memanfaatkan aset pemkab maupun gedung sekolah juga kandas. ”Kami sempat mengajukan SD Kepatihan, tapi masih dipakai kegiatan belajar mengajar. Jadi tidak bisa,” tuturnya.

Erwin menilai aturan luasan lahan terlalu kaku, terutama bagi desa di wilayah perkotaan.

Mencari tanah kosong hingga 800 meter persegi di tengah kota dinilai hampir mustahil. ”Kalau dipaksakan, tidak mungkin.

Solusinya mungkin dengan membangun gedung bertingkat, jadi lahan tidak perlu luas,” katanya. (ang/naz)

Editor : Anggi Fridianto
#DPMD Jombang #Desa Jombang #Koperasi Desa Merah Putih #Tak Punya #Jombang #Lahan #KDKMP #Dinas Koperasi dan Usaha Mikro #BPKAD Jombang