Radarjombang.id - Rencana mutasi pejabat gelombang III di lingkungan Pemkab Jombang terus dimatangkan.
Sesuai arahan Bupati Warsubi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang resmi mengajukan permohonan persetujuan teknis (pertek) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kepala BKPSDM Jombang Anwar menyampaikan, pengajuan pertek sudah dilakukan. Pihaknya mengatakan, pertek harus dikantongi untuk bisa memulasi melakukan mutasi.
”Izin pertek ke BKN sudah proses pengajuan, untuk mendapatkan pertek,” ujar Anwar, Senin (13/1).
Dijelaskan, pengajuan izin pertek dilakukan lewat Aplikasi IMUT BKN (Integrated Mutasi) yang disediakan BKN. Kali ini, kata Anwar, pengajuan izin cukup ke BKN dan tidak perlu mengantongi izin Kemendagri.
”Kalau Mendagri kemarin karena jabatan belum enam bulan. Kalau sudah lebih dari enam bulan cukup pertek saja,” jelasnya.
Disinggung terkait waktu pengajuan, Anwar menyebut proses administrasi sudah berjalan sejak beberapa hari lalu.
Saat ini BKPSDM tinggal menunggu hasil evaluasi dari BKN. Ia memperkirakan persetujuan teknis turun dalam rentang satu hingga dua pekan ke depan. ”Dalam satu dua minggu ini insya Allah sudah mantap,” katanya.
Pada tahap ini, pengajuan difokuskan untuk mutasi pejabat. Sementara mekanisme seleksi terbuka (selter) untuk pengisian jabatan kosong eselon II belum masuk dalam usulan kali ini.
”Selter belum. Setelah mutasi selesai, baru nanti selter sisanya,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Jombang Warsubi memberikan sinyal untuk menggelar mutasi maupun pengisian jabatan kosong di awal tahun 2026.
Saat ini, orang nomor satu di Pemkab Jombang ini telah melakukan evaluasi sejumlah nama-nama yang berpotensi digeser dari jabatannya. ”Untuk pengisian jabatan kosong insya Allah sebentar lagi,” ujar Warsubi diwawancara, (31/12).
Bupati menegaskan, saat ini pihaknya masih melakukan evaluasi terhadap kinerja sejumlah pejabat.
Namun demikian, ia tak menampik jika ada sejumlah nama yang berpeluang akan dimutasi. ”Sudah ada di tangan kami, tinggal nunggu waktu setelah tahun baru,’’ papar dia.
Sayangnya, bupati belum menyebut secara rinci soal evaluasi yang dimaksud. Ia menegaskan, jika pihaknya puas dengan kinerja OPD di lingkup pemkab Jombang karena angka kemiskinan dan angka pengangguran turun.
”Alhamdulillah kinerja OPD memuaskan. Angka kemiskinan ekstrem sudah tidak ada, angka kemiskinan secara umum juga mulai menurun. Tingkat pengangguran ikut mengalami penurunan signifikan,’’ papar dia. (ang/naz)
Editor : Anggi Fridianto