Radarjombang.id – Proses pembebasan lahan untuk perluasan Sekolah Rakyat di kawasan eks Terminal Barang Tunggorono, Kecamatan Jombang memasuki babak baru.
Sebanyak 10 warga pemilik lahan sudah menyepakati pelepasan hak atas tanahnya. Saat ini Pemkab Jombang tinggal menuntaskan proses pembayaran.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang, Agung Hariadi menyampaikan, seluruh administrasi pelepasan hak sudah diselesaikan di hadapan notaris. Dokumen akta jual beli (AJB) dari seluruh bidang tanah kini dalam tahap pengajuan surat perintah membayar (SPM).
’’Proses AJB selesai, untuk SPM sudah kita proses hari ini (kemarin),’’ kata Agung, Rabu (24/12).
Sebelum kesepakatan tercapai, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan pertemuan dengan para pemilik lahan di Desa Tunggorono.
Dari proses tersebut, seluruh warga menyatakan setuju untuk melepas lahannya demi mendukung pembangunan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat.
’’Dari sepuluh bidang tanah, semuanya sudah disepakati warga,’’ imbuhnya.
Total luas lahan yang dilepas mencapai 11.576 meter persegi dengan nilai pembayaran Rp 7.911.254.300. Harga tanah per meter persegi di kisaran Rp 682 ribu hingga Rp 684 ribu.
’’Pelepasan haknya selesai. Tinggal proses pembayaran ke para pemilik tanah,’’ tuturnya.
Pengadaan lahan tersebut sudah dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025. Pemkab Jombang menyiapkan anggaran Rp 17,9 miliar.
Rinciannya, Rp 8,8 miliar untuk pembelian lahan. Rp 9,1 miliar untuk pengurukan dan penyiapan lahan sebelum pembangunan fisik dimulai.
Setelah lahan dinyatakan siap, tahapan berikutnya pembangunan gedung Sekolah Rakyat.
’’Pemkab Jombang siap membantu penuh dalam pengadaan lahan. Untuk pembangunan fisik gedung akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,’’ urainya.
Dengan begitu, diharapkan pembangunan gedung Sekolah Rakyat bisa segera dimulai.
’’Kita berharap pembangunan gedung bisa segera terealisasi dan mampu meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat Jombang,’’ ungkapnya. (fid/jif)
Editor : Anggi Fridianto