Radarjombang.id – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tahap II mulai disalurkan di Kabupaten Jombang.
Sejak Jumat (19/12) pagi, ratusan warga tampak mengantre di Kantor Pos Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim, untuk menerima bantuan tersebut.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang, Agung Hariadi menyampaikan total penerima BLTS Kesra tahap II di Jombang mencapai 23.789 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
”Total ada 23.789 KPM yang menerima BLTS Kesra tahap kedua ini. Masing-masing menerima Rp 900 ribu untuk tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember,” ujar Agung.
Agung menjelaskan, sebelumnya proses verifikasi dan validasi (verval) data penerima bantuan telah dilakukan dan berakhir pada Selasa (16/12) pukul 12.00 WIB.
Setelah proses tersebut selesai, pemerintah pusat menetapkan data final penerima manfaat sekaligus jadwal penyaluran bantuan.
”Hari terakhir verfal itu Selasa pukul 12.00 WIB. Penyaluran bantuan dijadwalkan mulai 17 hingga 29 Desember 2025,” jelasnya.
Ia mengakui, awalnya Dinsos memperkirakan proses verfal berlangsung selama lima hari.
Namun, sistem aplikasi SIKS-NG menggunakan hitungan waktu mundur hingga menit terakhir, sehingga penutupan verfal baru benar-benar selesai pada Selasa siang.
”Kami hitung lima hari, ternyata sampai Selasa. Di sistem SIKS-NG itu pakai jam mundur. Begitu waktunya habis, langsung tertutup. Alhamdulillah, setelah itu jadwal penyaluran dari Kantor Pos langsung keluar,” terangnya.
Terkait data penerima, Agung menyebutkan berdasarkan data per 25 November 2025, terdapat 17.895 warga yang masuk dalam proses verfal tahap kedua.
Namun, jumlah final penerima yang ditetapkan Kementerian Sosial mencapai 23.789 KPM. ”Data yang diverifikasi tahap dua sebanyak 17.895, sementara data final yang turun dari Kemensos sebanyak 23.789 KPM,” ungkapnya.
Setelah data resmi diterima daerah, penyaluran bantuan diserahkan kepada PT Pos Indonesia.
Selanjutnya, proses distribusi dikoordinasikan bersama Dinsos Jombang, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). ”Data diserahkan ke PT Pos Indonesia, kemudian kami koordinasikan bersama pendamping PKH dan pendamping sosial lainnya untuk proses penyaluran,” pungkas Agung. (ang/naz)
Editor : Anggi Fridianto