Radarjombang.id – Pengadaan lahan tambahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang dikebut. Pemkab Jombang menjadwalkan penyampaian hasil appraisal lahan pada kepada warga pemilik tanah pada Senin (15/12) hari ini.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang Agung Hariadi mengatakan, hingga pekan kedua Desember proses penilaian harga tanah masih berlangsung. Pemkab masih menunggu hasil appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk.
”Sesuai komunikasi terakhir dengan KJPP, hasil appraisal dijadwalkan keluar Senin (15/12). Sekaligus akan kami sampaikan ke tim pemkab dan warga pemilik lahan,” kata Agung.
Menurutnya, KJPP Pical Niken Tjahyono dan Rekan dari Malang sebelumnya telah melakukan pertemuan awal dengan warga.
Namun, penilai meminta waktu sekitar satu pekan untuk menyelesaikan proses appraisal. ”Yang disampaikan nanti nilai hasil appraisal. Setelah itu baru tahapan berikutnya,” imbuhnya.
Pengadaan lahan tambahan ini menjadi krusial lantaran berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Jombang.
Terlebih, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan seluruh lokasi pembangunan sudah berstatus clean and clear sebelum akhir Desember.
Sementara itu, di lapangan, aktivitas pengurukan lahan sudah mulai dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang di area eks Terminal Barang Tunggorono.
Namun pembebasan lahan di sekitarnya masih menunggu proses appraisal rampung. ”Untuk pengurukan ditangani Dinas PUPR. Kami diingatkan agar percepatan pembebasan lahan segera diselesaikan,” ujarnya.
Untuk diketahui, dalam APBD perubahan 2025, Pemkab Jombang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,8 miliar untuk pengadaan tambahan lahan Sekolah Rakyat.
Berdasarkan dokumen feasibility study (FS), terdapat 17 bidang tanah, dengan prioritas pembebasan 11 bidang milik 12 warga Desa Tunggorono.
Kabupaten Jombang sendiri masuk dalam 102 daerah se-Indonesia yang masuk tahap tender pembangunan Sekolah Rakyat 2025. Namun hingga pertengahan Desember, proses pembebasan lahan tambahan masih belum sepenuhnya rampung. (fid/naz)
Editor : Anggi Fridianto