Radarjombang.id - Polemik pembangunan gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Jombang kembali mengemuka.
Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi proyek yang bersumber dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan perlengkapan Koperasi Merah Putih.
Namun, pemkab mengaku belum tahu detail progres pembangunan KDKMP.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Jombang, Hari Purnomo, menyatakan pihaknya belum menerima laporan resmi terkait progres pembangunan KDKMP.
Ia menegaskan urusan teknis, termasuk anggaran dan pelaksanaan pembangunan, sepenuhnya berada pada kewenangan TNI.
”Hampir semuanya bisa ditanyakan langsung ke TNI. Mulai anggaran sampai mekanisme pembangunan, yang mengetahui dari TNI. Penugasan percepatan pembangunannya dari PT Agrinas Palma Nusantara bersama TNI. Di dinas juga belum ada laporan,” ujarnya.
Hari mengakui ada regulasi berupa Inpres Nomor 17 Tahun 2025 yang menjadi dasar pelaksanaan program tersebut.
Namun, data terkait jumlah titik pembangunan yang sudah berjalan maupun nilai anggarannya belum masuk ke dinas. ”Yang valid terkait progres pembangunan berapa pun, itu ada di TNI,” tambahnya.
Kepala Desa Tunggorono Didik Dwi Mulyawan membeberkan gambaran anggaran dan mekanisme pelaksanaan proyek di wilayahnya.
Ia menjelaskan pelaksana dan pengawas pembangunan ditunjuk langsung oleh Kodim setempat. Desa hanya diminta menyiapkan lahan, sedangkan urusan teknis proyek sepenuhnya ditangani TNI.
”Kontraktor dan pengawasan dari Kodim yang mencari. Di RAB-nya memang tidak ada papan nama maupun papan proyek, karena ini proyek nasional,” jelas Didik.
Didik juga menyebutkan estimasi anggaran pembangunan. ”Kalau tidak salah, anggaran per desa itu sekitar Rp 3 miliar. Untuk bangunan gerainya kurang lebih Rp 1 miliar lebih, sisanya nanti untuk permodalan,” ungkapnya.
Baca Juga: Tak Boleh Ngawur! Pemkab Jombang Tegaskan Pemanfaatan Aset untuk Gerai KDMP Harus Patuhi Regulasi
Namun, ada kewajiban tambahan yang dibebankan kepada desa, yakni biaya pengurukan lahan.
”Desa tidak hanya menyiapkan lahan, tapi pengurukan dibebankan ke desa. Di Tunggorono sendiri untuk pengurukan menghabiskan sekitar Rp 192 juta,” ujarnya. (yan/naz)
Editor : Anggi Fridianto