Radarjombang.id - Pemkab Jombang melalui Inspektorat Jombang menggelar Focus Group Discussion (FGD) menyambut peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.
Diskusi yang berlangsung di Ruang Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang berlangsung gayeng, Senin (8/12).
HADIR dalam kegiatan Wakil Bupati Jombang M. Salmanudin SAg MPd mewakili Bupati Jombang Warsubi SH MSi, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim Dr Windhu Sugiarto SH MH CCSL, Kajari Jombang Dyah Ambarwati SH MH, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan SH SIK CPHR.
Selain itu, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji SAg, Sekdakab Jombang Agus Purnomo SH MSi, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Dr Prija Djatmika SH MSi. Inspektur Kabupaten Jombang Abdul Majid Nindyagung SH MSi. Pejabat instansi vertikal, para kepala OPD, kepala desa, serta tenaga ahli Bupati Jombang.
Kajari Jombang Dyah Ambarwati SH MH menegaskan, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia diperingati setiap 9 Desember bukan hanya kegiatan seremonial. Menurutnya, pemberantasan korupsi merupakan perjuangan panjang yang membutuhkan keberanian, konsistensi, dan keteguhan moral.
”Tema Nasional 2025, Kekayaan Negara untuk Kemakmuran Rakyat, menegaskan penegakan hukum bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk memastikan kesejahteraan publik benar-benar terwujud,” ujar Dyah dalam sambutannya.
FGD memiliki nilai strategis sebagai wadah sinergi, penyelarasan persepsi, dan penguatan komitmen. Antara kejaksaan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Dyah juga menegaskan, korupsi bukan hanya kejahatan keuangan negara, tetapi bentuk pengkhianatan pada amanah rakyat.
Dampaknya sangat luas, mulai dari terhambatnya pelayanan publik, penurunan kualitas infrastruktur, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. ”Kejari Jombang berkomitmen hadir sebagai mitra strategis dalam upaya pencegahan, bukan hanya penindakan,” jelasnya.
Kejaksaan berupaya memberikan ruang aman bagi aparatur pemerintah agar bekerja tenang, benar, dan sesuai aturan. Namun demikian, penegakan hukum tetap dilakukan secara tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
”Dengan kolaborasi, integritas, dan profesionalisme, kita percaya Jombang dapat tumbuh sebagai daerah yang maju, bersih, aman, dan berdaya saing demi kemakmuran masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Jombang M. Salmanudin menyampaikan, kegiatan ini diharapkan menjadi gerakan kolektif yang autentik dan membumi, serta menguatkan kesadaran korupsi adalah musuh bersama.
”Melalui FGD ini kita menguatkan integritas dan menumbuhkan budaya kejujuran. Bangsa ini akan semakin kuat ketika rakyatnya berani melawan korupsi,” ungkap Wabup Salman.
Wabup Salman memaparkan delapan kebijakan strategis pencegahan korupsi yang terus diupayakan Pemkab Jombang.
Di antaranya, reformasi birokrasi, penyampaian LHKPN ASN, pembentukan unit pengendalian gratifikasi, penguatan delapan area MCSP KPK dengan capaian di atas 90 persen.
”Survei penilaian integritas, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, koordinasi dengan pihak eksternal, serta penyebarluasan pesan antikorupsi melalui pendidikan dan informasi,” katanya.
Wabup Salman juga mengukuhkan enam orang Penyuluh Antikorupsi Jombang dan mencanangkan anggota Patriot Integritas Muda.
Acara dilanjutkan dengan sesi dialog bersama menghadirkan narasumber Dr Windhu Sugiarto SH MH CCSL dan Dr Prija Djatmika SH MSi. Dialog berlangsung interaktif membahas penguatan integritas, pengawasan anggaran, serta langkah preventif pemberantasan korupsi di tingkat daerah. (naz)
Editor : Anggi Fridianto