Radarjombang.id – Proses pengadaan lahan tambahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang terus dikebut.
Setelah penetapan lokasi (penlok) resmi diteken Bupati Warsubi, tim pengadaan langsung bergerak melakukan pengukuran setiap bidang yang masuk rencana pembebasan.
”Penlok sudah ada, sekarang posisi pengukuran bidang dengan tim pengadaan lahan,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang Agung Hariadi, Senin (1/12).
Agung menjelaskan, pihaknya masih menunggu dua dokumen penting, yakni peta bidang dari Kantor Pertanahan Jombang serta hasil appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terkait nilai ganti untung tanah warga.
”Setelah dua komponen itu keluar, akan kita sosialisasikan kepada warga pemilik lahan,” bebernya.
Begitu peta bidang dan hasil appraisal terbit, proses pembayaran dapat langsung dilakukan. “Ini sudah Desember. Sebenarnya tinggal peta bidang keluar, hasil appraisal keluar, dan disampaikan ke warga, langsung kita bayarkan.
Mudah-mudahan minggu kedua Desember sudah terbayar, karena timeline kita kemarin begitu,” katanya.
Sebelumnya, Pemkab Jombang mengalokasikan anggaran Rp 8,8 miliar dalam APBD Perubahan 2025 untuk pengadaan lahan tambahan Sekolah Rakyat di Tunggorono.
Dari pendataan awal, sedikitnya ada 17 bidang yang masuk dokumen studi kelayakan (feasibility study). Namun lahan prioritas yang akan diganti untung adalah 11 bidang milik 12 warga.
Kementerian PUPR menargetkan seluruh lokasi tuntas sebelum Desember agar bisa masuk proses tender nasional.
”Appraisal ini kita kejar karena Kementerian PUPR menargetkan semua lokasi sudah clean and clear sebelum Desember. Jombang termasuk dalam 102 lokasi se-Indonesia yang masuk tahap tender pembangunan Sekolah Rakyat tahun 2025,” tegas Agung Hariadi, Senin (4/11/2024). (fid/naz)
Editor : Anggi Fridianto