Radarjombang.id – Pemerintah Kabupaten Jombang terus memperkuat sinergi dengan masyarakat melalui penguatan peran Posyandu sebagai mitra pemerintah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam pelantikan Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan serta Desa/Kelurahan se-Kabupaten Jombang, di Pendopo Kabupaten Jombang, Rabu (12/11).
Pelantikan dilakukan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Jombang, Yuliati Nugrahani Warsubi.
Dihadiri Bupati Jombang Warsubi, diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Purwanto MKP. Serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur, Budi Sarwoto MM.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang, Sholahudin Hadi Sucipto MSi, menyampaikan, pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan masyarakat melalui Posyandu.
‘’Pelantikan ini langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan masyarakat,’’ katanya.
Posyandu kini berperan lebih luas, tidak hanya fokus pada pelayanan kesehatan. Tetapi juga memberikan layanan terpadu di enam bidang utama, yakni pendidikan, kesehatan, sosial, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, serta pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Sholahudin juga mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor antara TP PKK, dinas terkait, dan lembaga kemasyarakatan seperti LPMD, Karang Taruna, serta Linmas.
Peningkatan kapasitas kader Posyandu melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi, dan penyusunan program kerja berbasis kebutuhan masyarakat menjadi langkah penting dalam revitalisasi Posyandu.
Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Jombang, Yuliati Nugrahani Warsubi, menekankan pentingnya transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai layanan masyarakat yang holistik.
’’Transformasi Posyandu bukan lagi hanya fokus pada bidang kesehatan, tetapi telah mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta sosial,’’ urainya.
Ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
Ia mengajak seluruh pihak untuk menyamakan persepsi dan cara berpikir guna mewujudkan reformasi Posyandu yang lebih adaptif dan bermanfaat bagi masyarakat.
’’Pelantikan hari ini bukan sekadar seremonial, tetapi komitmen bersama untuk membina, memperkuat, dan memberdayakan Posyandu di seluruh wilayah Kabupaten Jombang,’’ tegasnya.
Dia juga memberikan apresiasi dan pesan kepada para Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang baru dilantik agar menjalankan amanah dengan penuh dedikasi dan semangat kebersamaan.
’’Kami di tingkat kabupaten berkomitmen untuk terus mendampingi, mendukung, dan memfasilitasi kegiatan Posyandu agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,’’ bebernya.
Transformasi Posyandu Jadi Pusat Layanan Dasar Masyarakat Enam Bidang
SEMENTARA itu, pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat peran Posyandu sebagai ujung tombak pembangunan kesejahteraan masyarakat di tingkat paling dasar.
Bupati Warsubi melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Purwanto MKP, menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh ketua tim pembina yang baru dilantik.
’’Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik, penuh tanggung jawab, dan senantiasa mendapat ridho Allah SWT,’’ katanya.
Posyandu bukan sekadar tempat pelayanan kesehatan. Tetapi wadah pemberdayaan masyarakat yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan keluarga, khususnya ibu dan anak.
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, fungsi Posyandu kini semakin luas. Tidak hanya fokus pada layanan kesehatan, tetapi juga berperan sebagai wadah pelayanan terpadu lintas bidang.
Mendukung pemberdayaan masyarakat, ikut dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
’’Dengan dukungan dari tim pembina Posyandu di setiap tingkatan, saya harapkan para kader Posyandu dapat terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.
Posyandu harus mampu menjadi agen perubahan yang membantu menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah kecamatan serta pemerintah desa atau kelurahan,’’ jelasnya.
Purwanto juga berpesan agar seluruh tim pembina memperkuat koordinasi lintas sektor antara TP PKK, dinas terkait, dan lembaga kemasyarakatan desa. Ia menekankan pentingnya penyusunan program kerja yang realistis, berbasis kebutuhan masyarakat, dan memiliki target yang jelas serta dapat dievaluasi secara berkala.
’’Melalui semangat gotong royong dan swadaya, Posyandu diharapkan dapat menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, sehingga kesejahteraan keluarga dapat meningkat secara menyeluruh,’’ ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur, Budi Sarwoto MM, menegaskan, pelantikan tersebut bukan sekadar seremonial. Melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk mengawal transformasi Posyandu menuju Posyandu 6 Bidang SPM (Standar Pelayanan Minimal).
’’Posyandu kini tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi telah berkembang menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat di enam bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan trantibum linmas,’’ jelasnya.
Transformasi ini menandai bahwa Posyandu menjadi wadah sinergi multisektor yang mendukung pencapaian SPM di daerah sekaligus memperkuat pembangunan manusia berbasis komunitas.
Ada tiga langkah strategis yang harus dilakukan oleh Tim Pembina Posyandu di seluruh Jawa Timur, termasuk Jombang.
Pertama, konsolidasi kelembagaan untuk memperkuat struktur TP Posyandu di setiap tingkatan dan memastikan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah berjalan efektif.
Kedua, integrasi program dan data Posyandu, dengan membangun sistem informasi terhubung dari desa hingga provinsi untuk perencanaan dan pemantauan berbasis data.
Ketiga, peningkatan kapasitas kader dan jejaring kemitraan, dengan menggandeng sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil.
’’Kabupaten Jombang selama ini dikenal memiliki komitmen tinggi dalam gerakan pemberdayaan masyarakat. Dengan potensi sumber daya manusia dan sosial yang kuat, saya yakin Jombang dapat menjadi role model pelaksanaan transformasi Posyandu 6 Bidang SPM di tingkat kabupaten,’’ tuturnya.
Melalui tim pembina yang solid dan kolaboratif, Posyandu di Jombang tidak hanya aktif dalam kegiatan rutin, tetapi juga benar-benar hidup, dinamis, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh warga.
’’Posyandu harus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang berdaya, berinovasi, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,’’ tandasnya.(yan/jif)
Editor : Anggi Fridianto