RadarJombang.id – Angka penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Jombang mengalami penurunan signifikan tahun ini.
Penurunan terjadi seiring dengan peralihan sistem data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN sendiri, kini menjadi acuan utama dalam pendataan penerima manfaat untuk bansos.
’’Turunnya jumlah penerima tidak hanya disebabkan oleh penerapan sistem baru, tetapi juga karena dinamika sosial dan ekonomi masyarakat,’’ kata Kepala Dinas Sosial Jombang, Agung Hariadi, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Albarian Risto Gunarto, (27/10).
Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Jombang, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) kini hanya 50 ribu.
Turun dari 61 ribu KPM pada tahun sebelumnya. Untuk program sembako, jumlah penerima juga menurun, dari 110 ribu menjadi 91 ribu KPM.
’’Penyebabnya bukan semata karena peralihan DTKS ke DTSEN, tetapi karena memang angka kemiskinan di Kabupaten Jombang menurun. Jadi jumlah penerima bantuan otomatis ikut berkurang,’’ jelasnya.
Dalam sistem DTSEN, hanya keluarga dalam desil 1 hingga 5 yang masuk kategori penerima bantuan.
Sedangkan desil 6 ke atas tidak lagi tercatat sebagai penerima manfaat.
Desil 1 sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, desil 4 rentan miskin, desil 5 pas-pasan.
Meski beberapa program mengalami penurunan jumlah penerima, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (KIS) di Kabupaten Jombang masih berada pada posisi over kuota.
Ini menunjukkan penyaluran bantuan kesehatan tetap berjalan optimal.
Sistem DTSEN lebih akurat dan adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini.
Warga yang belum terdata atau mengalami kesalahan klasifikasi tetap dapat melakukan pembaruan data melalui pendamping sosial di lapangan.
’’Kalaupun ada error, di mana warga miskin justru tercatat di desil 6–10, pembaruan data bisa segera dilakukan agar bantuan tepat sasaran,’’ tegasnya. (ang/jif)
Editor : Achmad RW