Radarjombang.id – Rencana Pemkab Jombang mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sepeda motor untuk operasional pemerintah desa mendapat kritik tajam dari pemerhati publik
Direktur Lembaga Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LinK) Jombang, Aan Anshori, menilai kebijakan itu tidak memiliki urgensi dan terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat.
”Ribuan rumah warga masih berstatus tidak layak huni, ribuan bayi mengalami stunting, dan sejumlah jalan desa rusak berat.
Tetapi Bupati Warsubi justru sibuk menyiapkan anggaran untuk membeli motor mewah bagi pemdes,” ujarnya, Rabu (29/10).
Aan menyebut pengadaan motor bukan langkah prioritas, apalagi jika dibandingkan dengan kebutuhan publik yang lebih mendesak.
”Pemdes memang butuh sarana operasional, tapi tidakkah bupati punya sedikit empati untuk lebih memprioritaskan anggaran yang berdampak langsung pada masyarakat?,” tambahnya.
Ia juga menilai kebijakan tersebut sarat muatan politik dan lebih mengarah pencitraan. ”Bagi-bagi motor ini sangat kuat motivasi politiknya ketimbang reward atas kinerja pemdes,” imbuhnya.
Aan juga menyoroti lemahnya peran DPRD dalam pengawasan.
”Kebijakan ini belum pernah dibahas bersama DPRD. Ini bentuk menganggap sepele terhadap lembaga legislatif. Seolah DPRD hanya ‘konco wingking’ pendopo, bukan mitra kritis pemerintah,” ucapnya.
Ia mendesak DPRD dan para kepala desa untuk bersikap tegas menolak rencana tersebut. ”Biarlah sikap ‘agak laen’ itu hanya dimiliki bupati dan wakil bupati saja,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang berencana memberikan sepeda motor baru untuk seluruh kepala desa.
Pengadaan kendaraan dinas tersebut akan dimasukkan dalam program Desa Mantra yang dianggarkan melalui APBD 2026. Kebutuhan anggaran ditaksir mencapai Rp 9 miliar lebih. Saat ini masih tahap pemantapan.
Bupati Jombang Warsubi mengatakan, pengadaan sepeda motor bagi kepala desa masih dalam tahap penataan.
”Ya, masih ditata, ini belum waktunya dibahas lebih jauh terkait Desa Mantra,” ungkapnya usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Jombang, Senin (27/10).
Warsubi menjelaskan, sepeda motor operasioanl yang saat ini digunakan para kepala desa sudah berusia sektar 20 tahun.
Kondisi itu membuat pelayanan masyarakat di tingkat desa menjadi kurang optimal. Karena itu, pemkab menilai perlu adanya pembaruan kendaraan dinas agar mobilitas kepala desa lebih lancar.
”Pengadaan ini akan dianggarkan melalui program Desa Mantra sesuai dengan visi-misi bupati dan wakil bupati,” lanjutnya.
Dalam program Desa Mantra tersebut, Pemkab Jombang mengalokasikan dana sekitar Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar per desa.
”Dana itu digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan dan sarana prasarana pemerintahan desa, termasuk pengadaan sepeda motor baru,” imbuhnya.
Untuk proses pengadaan, orang nomor satu di Pemkab Jombang menegaskan pelaksanaannya akan dilakukan oleh pemerintah desa masing-masing.
”Tentunya dengan pendampingan aparat penegak hukum (APH),” pungkas Warsubi. (ang/yan/naz)
Editor : Anggi Fridianto