Radarjombang.id – Pemerintah Kabupaten Jombang terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi para penanam modal, baik dari dalam maupun luar negeri.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui program IPRO (Investment Project Ready to Offer), yaitu inisiatif promosi proyek investasi yang telah siap ditawarkan kepada calon investor.
Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang Joko Triono mengatakan, IPRO dirancang untuk memperkenalkan peluang investasi potensial yang telah dikaji secara komprehensif dan siap untuk dijalankan.
”Program IPRO dibuat untuk mempromosikan proyek-proyek investasi yang sudah siap ditawarkan kepada investor.
Artinya, seluruh aspek perencanaan, studi kelayakan, dan kesiapan lahan telah dipenuhi,” ujarnya.
Menurut Joko, saat ini Kabupaten Jombang telah memiliki tiga proyek IPRO, salah satunya yang dikembangkan oleh DPMPTSP Jombang adalah IPRO Budi Daya Sapi Potong, yang kini dikenal dengan nama internasional ‘Integrated Farming Beef Cattle Jombang’.
Proyek ini berlokasi di Desa Jenisgelaran, Kecamatan Bareng, dan telah melalui proses penilaian kelayakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur.
”Hasil penilaian menunjukkan proyek ini layak untuk dipromosikan kepada investor potensial, baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk memudahkan pemahaman bagi calon investor asing, judulnya kami ubah menjadi Integrated Farming Beef Cattle Jombang,” jelasnya.
Keberhasilan tersebut turut mendapat pengakuan di tingkat provinsi dan nasional. IPRO “Integrated Farming Beef Cattle Jombang” bahkan masuk dalam daftar Memo Info Peluang Investasi Terpilih Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta, serta meraih Juara II dalam East Java Investment Challenge 2023 dan memperoleh piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Timur.
Joko menambahkan, proyek ini telah memenuhi seluruh aspek hukum dan administratif, mulai dari kebijakan regulasi, rencana pembangunan daerah, tata ruang wilayah, KBLI, hingga dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. ”Jadi, dari sisi legalitas maupun kesiapan teknis, proyek ini sudah sangat matang dan siap dijalankan oleh investor,” tegasnya.
Lebih lanjut, Joko menjelaskan pembuatan IPRO memiliki beberapa tujuan utama. Di antaranya untuk menarik investor, meningkatkan transparansi, serta mendorong efisiensi proses investasi. ”Dengan adanya IPRO, investor bisa langsung memahami potensi, risiko, serta prospek keuntungannya. Sementara bagi pemerintah daerah, ini juga mempercepat proses kerja sama investasi karena proyeknya sudah siap ditawarkan,” paparnya.
Menurutnya, manfaat IPRO tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh para investor.
Investor mendapat informasi yang lengkap, proses investasi yang lebih cepat, dan pilihan proyek yang jelas serta terukur. Sedangkan bagi pemerintah daerah, IPRO membantu meningkatkan minat investasi, transparansi peluang usaha, dan efisiensi pelaksanaan proyek.
”Melalui IPRO, kami ingin menunjukkan Jombang siap menyambut investor dengan proyek-proyek yang matang, transparan, dan berpotensi tinggi. Harapannya, investasi yang masuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat,” pungkas Joko.
Editor : Anggi Fridianto