RadarJombang.id – Angka pengangguran di Kabupaten Jombang masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jombang per Februari 2025 mencatat, jumlah pengangguran terbuka mencapai 28.738 jiwa atau setara 3,75 persen dari total angkatan kerja.
Jika diurai berdasarkan gender, 20.478 di antaranya adalah laki-laki, sedangkan 8.260 perempuan.
Dari sisi pendidikan terakhir, lulusan SMA/SMK mendominasi dengan 16.850 orang, disusul lulusan SD 6.071 orang, SMP 4.155 orang, dan perguruan tinggi 1.662 orang.
Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas pengangguran berada di kelompok usia produktif yang baru menamatkan sekolah menengah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdiyanto, menyebut tingginya jumlah pengangguran disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari ketidaksesuaian keahlian dengan kebutuhan industri, hingga minimnya lapangan kerja baru.
“Untuk menekan angka pengangguran, setiap tahun kami menyelenggarakan job fair, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan bagi calon pekerja, termasuk **Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI),” jelasnya.
Disnaker Jombang tak hanya mengandalkan job fair, tetapi juga aktif menggandeng Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Kerja sama ini difokuskan pada pelatihan pra-penempatan CPMI di berbagai sektor, seperti perkapalan, perhotelan, hingga pelatihan bahasa Jepang untuk mereka yang akan bekerja ke luar negeri.
Selain itu, ada pula program pelatihan berbasis kompetensi yang dirancang sesuai kebutuhan dunia kerja, pemagangan di perusahaan, bimbingan konseling karier, hingga program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dari pemerintah pusat yang mendorong wirausaha baru.
“Strategi utama kami adalah menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif, sehingga bisa diterima oleh dunia usaha maupun dunia industri. Dengan begitu, mereka tidak hanya siap bekerja, tapi juga bisa membuka peluang kerja baru,” terang Isawan.
Angka pengangguran ini tidak sekadar data statistik, melainkan menyimpan dampak sosial yang cukup besar.
Ratusan lulusan sekolah menengah yang tidak segera terserap dunia kerja rentan mengalami frustrasi sosial, bahkan bisa berujung pada masalah lain seperti urbanisasi ke kota besar atau bekerja di sektor informal tanpa perlindungan hukum.
Tak sedikit pula warga yang memilih bekerja ke luar negeri sebagai jalan pintas. Namun, tanpa keterampilan yang memadai, mereka justru berisiko menghadapi masalah hukum dan sosial di negara tujuan.
Karena itu, program pelatihan bahasa, keterampilan teknis, dan pendampingan sebelum keberangkatan menjadi kunci penting.
Pemkab Jombang menargetkan tren pengangguran bisa ditekan secara bertahap dengan mencetak tenaga kerja yang lebih siap menghadapi persaingan global.
Momentum digitalisasi dan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif diharapkan juga bisa menjadi ruang baru bagi anak muda Jombang untuk berkarya.
“Generasi muda kita punya potensi besar. Dengan pendampingan yang tepat, mereka tidak hanya bisa mengisi lapangan kerja yang ada, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Harapan kami, angka pengangguran bisa terus turun dalam beberapa tahun mendatang,” pungkas Isawan. (yan/jif/riz)
Editor : Achmad RW