Radarjombang.id - Rencana Pemkab Jombang melakukan pengadaan lahan untuk hunian tetap (huntap) korban longsor Dusun Jumok, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam terancam batal lagi.
Pasalnya, hingga pertengahan tahun masih menunggu rekom dari Pemprov Jatim.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang, Agung Hariadi, mengakui, hingga saat ini pemkab menunggu rekom dari pemprov.
’’Sampai sekarang menunggu rekom dari gubernur,’’ kata Agung dikonfirmasi, Kamis (24/7).
Rekom tersebut berkaitan dua item, untuk pengadaan lahan dan kebutuhan pembangunan fisik hunian.
Rencana awal pemkab menyiapkan lahan. Sementara anggaran fisik diharapkan dapat kucuran dari Pemprov Jatim. ’’Teman-teman BPBD (Jombang) sudah mengirim surat ke gubernur,” imbuh Agung.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kalaksa BPBD Jombang Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas mengakui, sampai sekarang ini belum ada perkembangan lebih lanjut diterima pihaknya. ”Sampai hari ini (kemarin) belum ada, kami juga nunggu provinsi,” kata Wiku.
Pihaknya berkolaborasi dengan Dinas Perkim Jombang. ”Karena untuk lahannya di perkim, semenatra material yang akan dibuat pembangunan (huntap) rencana awal ikut BPBD provinsi. Tetapi, karena dinamika anggaran dan kondisi seperti ini,” imbuh dia.
Pemkab berharap banyak, untuk pembangunan hunian ke depan di-handle Pemprov Jatim. Dalam hal ini BPBD Jatim. ”Rencananya begitu, tetapi kalau tidak meleset. Lahan dari pemerintah daerah, sementara material dan tenaga (pembangunan huntap) dari provinsi,” kata Wiku.
Seperti diketahui, pprogram pengadaan lahan untuk pembangunan hunian tetap warga Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam terdampak bencana tanah longsor dianggarkan Rp 1,2 miliar dari APBD perubahan 2024 gagal terealisasi. Salah satunya karena menunggu pendelegasian dari Pemprov Jatim. Pemkab kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 550 juta bersumber APBD 2025 untuk program itu. (fid/jif)
Editor : Anggi Fridianto