Radarjombang.id - Karut-marut program BUMDesma bantuan Kemendes PDTT dibenarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang.
Selain permasalahan dalam pengelolaan, usaha peternakan yang dikelola BUMDesma juga diprotes warga, padahal bangunan kandang berdiri di atas TKD dengan konsep sewa.
”BUMDesma-nya tidak bubar, hanya unit usahanya yang vakum. Awalnya unit usaha ini bergerak di penggemukan sapi dan ayam.
Namun karena berbagai kendala, khususnya protes warga sekitar, maka usaha ayamnya dihentikan,” kata Kepala DPMD Jombang Sholahuddin Hadi Sucipto, dikonfirmasi, Kamis (18/7).
Menurutnya, bau dari kandang ayam memicu aksi protes warga, khususnya di perkampungan atau perumahan yang lebih akrab disebut Kampung Ucrit.
Hingga akhirnya dilakukan musyawarah di Balai Desa Denanyar bersama Kades Denanyar serta warga setempat.
”Hasilnya, disepakati bahwa operasional untuk ayam harus ditutup karena menimbulkan polusi bau yang mengganggu kenyamanan warga,” tutur dia.
Padahal, lokasi usaha tersebut berada di atas tanah kas desa (TKD) Denanyar yang telah disewa BUMDesma untuk jangka waktu 10 tahun. Dengan sistem pembayaran setiap tahun. Namun, kontrak sewa tersebut tidak cukup untuk menahan desakan warga yang terus memrotes keberadaan peternakan tersebut.
”Awalnya juga sempat ada usaha penggemukan sapi, tetapi beberapa sapi mati. Sisanya dijual untuk tambahan modal dan dialihkan ke peternakan ayam.
Terakhir jumlah ayam mencapai sekitar 800 ekor, namun karena sebagian sudah tidak produktif dan adanya protes warga, semuanya akhirnya dijual,” ujar Sholahuddin.
Saat ini, pihak desa dan BUMDesma masih melakukan evaluasi terhadap unit usaha tersebut. ”Biarpun sudah ada kontrak sewa dengan Desa Denanyar, karena protes itu akhirnya sekarang ditutup,” kata Sholahuddin.
Seperti diberitakan sebelumnya, program BUMDesma (badan usaha milik desa bersama) di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang yang diinisiasi Kemendes PDTT mangkrak. Padahal program ini menelan anggaran negara mencapai Rp 1 miliar. Baik bantuan sapi maupun ayam petelur sudah raib. Yang tersisa bangunan kandang dan intalasi biogas yang nganggur.
Pantauan di lokasi, tampak bangunan kandang yang sebelumnya merawat sekitar 10 ekor sapi dan ratusan ekor ayam petelur bantuan dari Kemendes PDTT kini sudah kosong. Telihat bangunan kandang tidak terawat.
Di lokasi juga terpasang baner bertuliskan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Reses 1 tahun 2022 anggota DPRD Jatim masa jabatan 2019-2024. ”Sudah lebih dari tiga bulan ini tidak ada kegiatan di situ, saya sendiri juga tidak tahu kenapa,” terang Uji, warga di lokasi, Kamis (17/7).
Terpisah, Direktur BUMDesma Abdul Rosyid tak menampik seluruh bantuan sapi dan ayam petelur dari Kemendes PDTT kini sudah tidak ada di kandang. Ia berdalih usaha peternakan tersebut gagal lantaran terus merugi. ”Sejak bulan April kegiatan berhenti, karena keberatan warga bau kotoran dan lalat, kemudian juga hasil usahanya juga merugi,” terang Rosyid kepada Jawa Pos Radar Jombang, Jumat (18/7).
Ratusan ekor ayam petelur yang sempat dikembangbiakkan disebutnya mati setelah terkena penyakit flu burung. Sebagian besar sapi juga mati. ”Beberapa ayam mati kena virus AI, beberapa hidup. Untuk sapi mati sekitar 6 ekor, dikarenakan anak kandang (penjaga) yang kami percaya kurang bertanggung jawab,” imbuhnya.
Kondisi itu, lanjut Rosyid, membuat biaya operasional pemeliharaan kandang akhirnya mengalami defisit dan kerugian. Bahkan, pihaknya menyebut sisa sapi yang masih hidup akhirnya dijual untuk menutupi kerugian. ”(Sapi yang tersisa,Red) dijual untuk menutup kerugian operasional kandang,” tambahnya. Ditanya terkait kondisi kas keuangan BUMDesma, Rosyid tak menyebut pasti jumlahnya. ”Dana masih ada sedikit, namun kegiatan usaha masih dberhentikan dulu dan menganalisa kegiatan usaha yang memungkinkan dengan dana yang tersisa,” pungkasnya.
Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Jombang, selain mendapat kucuran anggaran dari Kemendes PDTT sebesar Rp 500 juta dalam bentuk paket sapi, kandang, dan pembangunan intalasi biogas, BUMDesma yang dibentuk untuk program keberlanjutan pangan juga mengelola anggaran penyertaan modal sepuluh desa yang tergabung dalam keanggotaan BUMDesma sebesar Rp 500 juta. (fid/naz)
Editor : Anggi Fridianto