Radarjombang.id - Rencana relokasi gedung DPRD Jombang hingga kini tidak ada kejelasan.
Padahal, studi kelayakan relokasi gedung wakil rakyat sudah keluar sejak 2023 lalu.
DPRD Jombang memilih fokus mengawal visi misi Bupati Warsubi dan Wabup Salmanudin Yazid.
”Untuk sekarang tidak ada pembahasan perpindahan gedung DPRD Jombang. ” terang Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji kepada Jawa Pos Radar Jombang, Selasa (13/5).
Relokasi gedung DPRD tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Saat ini pihaknya fokus untuk mengawal program yang sudah menjadi visi-misi bupati dan wakil bupati Jombang.
”Lebih baik juga untuk rehab jalan dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Disinggung terkait kegiatan sekretariat DPRD yang sudah menggelontorkan anggaran mencapai Rp 100 juta pada 2023 untuk kegiatan studi kelayakan atau feasibility study (FS) terkait rencana relokasi gedung DPRD, Hadi tak menampik hal tersebut.
Menurutnya hal itu tak menjadi masalah, terlebih rekomendasi tim penyusun studi kelayakan menunjuk gedung RSUD Jombang (pascarelokasi, Red) untuk lokasi gedung DPRD baru, sementara rencana relokasi RSUD Jombang ke Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek hingga kini juga belum ada kejelasan.
”Relokasi RSUD juga batal dilakukan,” tegas politisi fraksi PKB tersebut.
Dirinya mengungkapkan, dikarenakan adanya wacana pemkab merelokasi RSUD Jombang. Hasil diskusi itu muncul untuk memindahkan gedung DPRD Jombang juga. ”Itu juga masih hasil diskusi juga.
Belum dibuatkan perda (peraturan daerah) juga,” katanya. Terkait pertanggungjawaban anggaran Rp 100 juta untuk penyusunan studi kelayakan, Hadi mengatakan bukan menjadi masalah. ”Ya tidak ada masalah. Kembali lagi karena gedung RSUD Jombang yang dipilih untuk menjadi gedung DPRD Jombang,” tegasnya.
Seperti dibertiakan sebelumnya, rencana relokasi gedung DPRD Jombang hingga kini masih belum ada titik terang. Hasil studi kelayakan yang merekomendasikan gedung RSUD Jombang (setelah direlokasi) sebagai opsi pembangunan gedung DPRD baru nantinya, hingga kini belum ada tindak lanjut.
Bahkan, pada APBD 2024 juga belum ada penganggaran terkait relokasi gedung DPRD.
”Untuk tahun depan belum ada anggaran untuk relokasi gedung DPRD. Kami masih fokus pada in-frastruktur,” ujar Kepala Bappeda Jombang Danang Praptoko saat dikonfirmasi, Senin (4/12/2023).
Dirinya mengakui, memang untuk penyusunan dokumen studi kelayakan sudah dilakukan oleh sekretariat DPRD dengan anggaran kurang lebih Rp 100 juta dan hasilnya sudah dipresentasikan kepada anggota dewan.
Di mana hasilnya dipilih gedung RSUD Jombang (setelah direlokasi) menjadi lokasi pembangunan gedung DPRD Jombang baru nantinya. ”Tapi untuk realisasinya akan kita bahas lebih lanjut kembali,” bebernya.
Diungkapkan Danang, apabila menggunakan gedung RSUD Jombang setelah dilakukan relokasi, tentu perpindahan gedung wakil rakyat itu tidak bisa dilakukan secara langsung.
”Karena membangun rumah sakit (baru) membutuhkan waktu yang cukup panjang, apabila menggunakan gedung RSUD,” ungkapnya.(yan/naz)
Editor : Anggi Fridianto