Radarjombang.id - Pemkab Jombang mengalokasikan anggaran mencapai Rp 6 miliar dari apbd 2025 untuk memberikan sudsidi biaya pengobatan bagi warga miskin yang dirawat di rumah sakit atau pun puskesmas.
Melalui program ini, diharapkan masyarakat miskin bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jombang dr Hexawan Tjahja Widada mengatakan, total anggaran yang dialokasikan untuk subsidi/pengobatan gratis warga kurang mampu di APBD 2025 ini mencapai Rp 6 miliar.
”Pagu anggaran yang kita siapkan setiap tahun memang segitu, Rp 6 miliar. Namun, untuk penggunaan pastinya menyesuaikan dengan pengajuan nantinya,” kata Hexawan ditemui Jawa Pos Radar Jombang, (7/5).
Ia menambahkan, penyerapan anggaran untuk progam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Yankesmaskin) menyentuh miliaran rupiah per tahun.
”Tahun 2024 itu kalau tidak salah kemungkinan di kisaran Rp 5 miliar-an,” tuturnya.
Ia menjelaskan, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan ini harus melalui beberapa kriteria dan ada syarat yang harus dipenuhi.
Salah satunya, sedang menjalani perawatan di faskes milik pemerintah, di antaranya puskesmas, RSUD Jombang, RSUD Ploso, serta puskesmas di 34 titik.
”Jadi ini untuk masyarakat yang sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit milik pemerintah. Untuk rumah sakit swasta tidak bisa,” tambahnya.
Selain itu, ada beberapa syarat administrasi bagi warga untuk bisa mengakses layanan ini.
Pertama, surat keterangan miskin yang dikeluarkan pemerintah desa dengan mengetahui camat, masuk dalam kriteria fakir miskin berdasarkan keputusan Mensos RI Nomor 262/HUK/2022, kemudian menyertakan foto rumah pemohon yang ditandatangani kasun (kepala dusun) mengetahui kades (kepala desa).
Dijelaskan, layanan ini hanya bisa diakses untuk satu kali pembiayaan.
Jika sejumlah surat itu sudah terpenuhi, maka bisa diserahkan ke pihak administrasi rumah sakit pasien dirawat. ”Berkas itu nanti bisa disampaikan ke pihak rumah sakit langsung,” jelasnya.
Hexa menyebut, nantinya pihak rumah sakit akan mengajukan klaim ke dinas kesehatan untuk mencairkan anggaran tersebut. ”Jadi memang kita nanti yang membayar ke rumah sakit,” pungkasnya. (ang/naz)
Editor : Anggi Fridianto