Radarjombang.id - Gedung Sekolah Rakyat batal dibangun di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang.
Salah satu pertimbangannya, luas lahan aset tanah milik pemkab di lokasi tersebut tidak mencapai 5 hektare.
Sebagai gantinya, dipilih lahan Terminal Khusus Parkir di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Bahkan, pembangunan direncanakan akan segera dimulai tahun ini.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang Agus Purnomo mengatakan, sebelumnya pemkab mengusulkan tiga lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Pertama, lahan di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang. Kedua, gedung PSBR yang berada di Desa Sengon, Kecamatan Jombang, dan terakhir Terminal Khusus Parkir di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.
”Karena lahan yang ada di Denanyar luasanya masih kurang, jadi yang dipilih lahan terminal barang yang mempunyai luasan 5,1 hektare,” katanya.
Dikatakannya, bahkan Dinas PUPR Jombang juga sudah melakukan survei kelayakan lahan yang terletak di Jl Prof Dr Nurcholis Majid tersebut.
”Nanti terminal barang akan dipindahkan ke Kecamatan Perak,” bebernya.
Diungkapkannya, Kabupaten Jombang menjadi nomor 65 tahap pertama untuk pembangunan Sekolah Rakyat se-Indonesia.
Rencananya proses pembangunan dilakukan tahun ini. Untuk anggaran pembangunan, Agus menyebut dialokasikan dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 200 miliar.
”Targetnya pembangunan tuntas akhir tahun ini, sehingga masa transisi perpindahan dari gedung SKB yang ada di Kecamatan Mojoagung bisa tepat waktu,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemkab Jombang terus mematangkan persiapan Sekolah Rakyat.
Di antaranya, berencana men-gusulkan Gedung Pelayanan Sosial Bina Remaha (PSBR) milik Pemprov Jatim di Jalan Dokter Wahidin Sudirohusodo sebagai lokasi sementara kedua kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat, selain SKB Mojoagung.
’’Pilihan itu muncul jika nantinya peminat Sekolah Rakyat tinggi sehingga SKB Mojoagung tidak mencukupi. Opsinya kita izin ke Ibu Gubernur untuk menggunakan tempat itu,’’ kata Bupati Jombang Warsubi kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Saat ini seleksi siswa sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terus dilakukan. Dari hasil seleksi, jumlah siswa yang berminat melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Khususnya jenjang SMP 63 siswa dan SMA 67 siswa.
Padahal, Pemkab Jombang dibatasi untuk menyeleksi 50 siswa per jenjang. ”Untuk SD masih 16 siswa, namun kami yakin semakin kita gencar sosialisasi maka semakin banyak yang minat,’’ paparnya. (yan/naz)
Editor : Anggi Fridianto