Advertorial Berita Daerah Desa Kita Event Hiburan Hukum International Kota Santri Masa Lampau Nasional Olahraga Opini Pendidikan Politik & Pemerintahan Ragam Teknologi Tokoh Travel Wanita Wonderland Wonosalam

Komisi A DPRD Jombang Hearing dengan Bapenda, Ini yang Dibahas

Anggi Fridianto • Selasa, 4 Maret 2025 | 15:55 WIB
SERIUS: Komisi A DPRD Jombang mengajak RDP sejumlah OPD membahas terkait PBB P2
SERIUS: Komisi A DPRD Jombang mengajak RDP sejumlah OPD membahas terkait PBB P2

Radarjombang.id - Komisi A DPRD Jombang menggekar rapat dengar pendapat dengan Bapenda Jombang.

Hearing ini, digelar untuk membahas pendataan masal pajak bumi dan bangunan pedesaan-perkotaan.

Para wakil rakyat itu memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang, Senin (3/3).

Ketua Komisi A DPRD Jombang Totok Hadi Riswanto mengatakan, kegiatan ini untuk membahas terkait pendataan PBB P2 yang sudah dilakukan bapenda.

”Banyak permasalahan terkait NJOP,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Dirinya menambahkan, ternyata banyak desa yang satu peta atau satu zonasi akan tetapi hitungannya berbeda.

”Sehingga banyak yang mengeluhkan pembayaran PBB P2 yang terkadang tidak sama padahal satu zonasi,” katanya.

Totok juga tidak ingin, banyaknya keluhan terkait naiknya PBB yang cukup signifikan. ”Sehingga kami berharap ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan pada saat pendataan kemarin,” tegas Totok.

Anggota Komisi A DPRD Jombang Kartiyono menambahkan, pada tahun 2024 lalu, pendataan PBB P2 menggunakan sistem zonasi.

Sehingga satu wilayah dengan zonasi yang sama maka pajak yang dikenakan sama.

”Meski itu untuk usaha dan wilayahnya berada di belakang nilai NJOPnya sama,” ungkapnya.

Sedangkan bapenda juga sudah melakukan perubahan pendataan yang nantinya nilainya akan direalisasikan pada tahun 2026.

”Sekarang tidak per zonasi, melainkan per bidang atau per petak. Memang ini harus direkonstruksi ulang. Jadi hitungannya dari peta riil,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Pendataan dan Penetapan R M Satria A mengatakan, selain menjelaskan terkait pendataan PBB P2, Hasilnya juga sudah disampaikan ke Komisi A DPRD Jombang.

”Termasuk mekanisme pendataan PBB PB2,” terangnya.

Pada tahun ini, memang ada peningkatan jumlah objek pajak. Sehingga sangat baik untuk PAD khususnya di sektor PBB.

”Untuk tahun ini target pajak dari PBB P2 mencapai Rp 55 miliar,” tegasnya. Selain itu, Komisi A DPRD Jombang meminta untuk meningkatkan kinerja agar capaian pajak PBB P2 tercapai. ”Kami juga diminta untuk meningkatkan kinerja,” pungkasnya. (yan/naz)

 

 

 

Editor : Achmad RW
#PBB #massal #dprd jombang #Bapenda #Komisi A #Hearing