Radarjombang.id - Persoalan banjir yang setiap tahun terjadi di Jombang mendapat perhatian serius dari Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo.
Sebagai langkah, Senin (3/2) kemarin, digelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektor membahas permasalahan banjir.
Dalam pertemuan itu, orang nomor satu di Pemkab Jombang meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas proaktif serta melakukan normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan.
Rakor yang digelar di Ruang Soeroadiningrat Pemkab Jombang diikuti sejumlah instansi mulai dari Pemkab Kediri, Pemkot Batu, Pemkot Mojokerto dan Pemkab Mojokerto.
Perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Dinas PU SDA (Sumber Daya Air) Jatim hingga BPBD Jawa Timur.
”Jadi rapat koordinasi ini menyikapi segala hal kondisi faktual yang terjadi, kami urun rembuk. Ada dari teman-teman Mojokerto dan Kediri,” kata Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo usai pertemuan.
Dalam pertemuan itu, salah satu yang menjadi fokus pembahasan, yakni berkaitan upaya untuk memitigasi banjir di Jombang mulai dari hulu hingga hilir.
Karenanya, lanjut Narutomo, juga melibatkan sejumlah pemerintah daerah tetangga.
”Pertama, menyelesaikan segala permasalahan, karena ini bencana tahunan, yang artinya masalah tahunan.
Supaya dengan merapatkan barisan membangun visi yang sama,” imbuh dia.
Baik Jombang maupun kabupaten tetangga bakal bersinergi menyusun skema besar antardaerah.
”Mulai dari secara kewenangan hingga alokasi anggaran bagaimana. Makanya, kami duduk bareng merancang hal-hal yang harus disusun dengan skema kerja sama,” ujar Teguh.
Baca Juga: Ratusan Hektare Tanaman Padi di Jombang Mati Gegara Terendam Banjir Berhari-Hari
Di antaranya terkait penanganan sungai ataupun saluran yang mengalami pendangkalan, pihaknya meminta agar pihak pemilik kewenangan sungai melakukan normalisasi.
”Jadi dari BBWS Brantas kita mohonkan untuk mengeluarkan rekomendasi normalisasi, mungkin dari sana keterbatasan anggaran bisa urun rembuk melibatkan pemerintah daerah atau desa,” kata Teguh.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Jombang Bayu Pancoroadi mengakui, rakor kali ini merupakan titik awal mitigasi bencana banjir.
”Jadi butuh penanganan sebelum bencana, apa saja yang sudah teridentifikasi supaya bisa dilakukan. Entah perbaikan tanggul atau normalisasi,” kata Bayu.
Menurut dia, ini butuh kerja sama dengan pemilik kewenangan sungai.
”Ketika dari balai (BBWS Brantas) tidak bisa, maka pemerintah daerah istilahnya diberikan dasar atau acuan untuk bertindak,” imbuh dia.
Dicontohkan, ketika pihak pemilik kewenangan sungai mengalami keterbatasan anggaran, sehingga penanganan belum bisa dilakukan, pemerintah daerah bisa ambil bagian dalam penanganan.
”Mungkin karena yang ditangani ini banyak, minimal ada yang menjadi dasar pemerintah daerah bisa ikut menengani,” ujar Bayu.
Seperti diberitakan sebelumnya, banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Jombang, Senin (27/1) lalu menjadi salah satu banjir terparah di tahun ini.
Betapa tidak, sedikitnya tercatat 10 wilayah kecamatan di Kabupaten Jombang terdampak banjir yang berasal dari luapan sejumlah sungai besar di Jombang.
Selain meremdam permukiman, banjir juga mengakibatkan ratusan hektare tanaman padi mati. Kondisi juga mengundang respons keras dari kalangan DPRD.
Para wakil rakyat meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas bertanggung jawab mengatasi permasalahan banjir.
Pasalnya, salah satu faktor utama penyebab banjir berasal dari luapan sejumlah sungai yang menjadi kewenangan BBWS Brantas.
”Terjadinya banjir ini menjadi tanggung jawab dari BBWS dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tegas Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, Selasa (28/1).
Politikus PKB melakukan pemetaan sejumlah faktor penyebab banjir yang menerjang kawasan daerah aliran sungai (DAS) Kali Gunting dan Sungai Ngotok Ring Kanal.
Salah satu faktor utamanya dipicu sejumlah sungai meluap serta beberapa titik tanggul jebol, termasuk kondisi kerusakan pada sejumlah pintu Dam Yani.
”Kami juga sudah memetakan yang mengakibatkan banjir karena memang sungai kewenangan dari BBWS,” ungkapnya.
DPRD Jombang mendorong BBWS Brantas segera mengambil langkah cepat terkait pengendalian banjir dengan memperbaiki tanggul-tanggul yang jebol, menormalisasi sungai serta memperbaiki kerusakan pada pintu Dam Yani.
”Pintu Dam Yani yang rusak harus segera diperbaiki, sebab sangat vital sebagai pengendali banjir,” tegasnya. (fid/naz/riz)
Editor : Achmad RW