Radarjombang.id - Komisi B DPRD Jombang memanggil Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang, Senin (20/1) kemarin.
Pertemuan membahas terkait progres rencana pemkab merevitalisasi bangunan Pasar Ploso yang sempat tertunda tahun kemarin.
Selain itu, juga membahas terkait suara penolakan sejumlah pedagang terkait rencana rehab pasar.
Para wakil rakyat mendukung rehab Pasar Ploso tetap direalisasikan.
”Rapat tadi kami membahas tentang progres pembangunan Pasar Ploso,” ujar Ketua Komisi B DPRD Jombang Anas Burhani saat dikonfirmasi kemarin.
Dirinya ingin mempertanyakan, progresnya sudah sejauh mana.
Terlebih pembangunan lapak sementara bagi pedagang yang terdampak kegiatan rehab nantinya sudah selesai dibangun.
Dan Hingga kini belum ditempati para pedagang.
”Tadi kami juga pertanyakan penataan pedagang itu sampai mana. Terkait relokasi, masih didiskusikan dinas.
Karena tidak semua pedagang yang direlokasi,” ungkapnya.
Dirinya berharap, pembangunan Pasar Ploso ini tidak muncul permasalahan ke depannya. Sehingga harus dibahas secara matang.
”Pembahasan ini agar pembangunan pasar ke depannya tidak muncul permasalahan seperti sebelum-sebelumnya,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Disdagrin Jombang Suwignyo mengatakan, pertemuan membahas terkait dengan progres pembangunan Pasar Ploso.
”DPRD ingin pembangunan Pasar Ploso ini tetap dilanjutkan,” ungkapnya.
Dikatakannya, tertundanya kegiatan rehab Pasar Ploso tahun lalu dikarenakan anggaran dari bantuan keuangan khusus (BKK) Provinsi Jawa Timur itu turun pada pertengahan tahun. Sehingga dari segi waktu pelaksanaan terlalu mepet.
”Apabila diteruskan pembangunan dikhawatirkan tidak selesai tepat waktu,” katanya.
Dirinya menegaskan, untuk pembangunan Pasar Ploso tetap akan dilanjutkan. Saat ini pemkab melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pemanfaatan anggaran BKK.
”Ini kami melakukan koordinasi dengan pemprov terkait anggarannya,” pungkas Suwignyo.
Untuk diketahui, Pemkab berencana merehab bangunan Pasar Ploso.
Anggaran dialokasikan mencapai Rp 10 miliar dari BKK Pemprov Jatim.
Dalam perkembangannya, pemkab baru bisa merealisasikan pembangunan lapak sementara bagi sebagian pedagang yang nantinya terdampak proyek.
Lapak sementara dibangun di lapangan Bawangan menelan anggaran sebesar Rp 789.940.302 dari pagu Rp 1 miliar di APBD Jombang 2024. Pembangunan dimulai 2 Oktober 2024 dan selesai pada 30 November 2024.
Tahun ini pemkab berencana merealisasikan rehab Pasar Ploso menggunakan sisa anggaran BKK.
”Sekitar Rp 7,8 miliar yang nanti bisa dimanfaatkan, kita sedang proses pengajuan permohonan izin pemanfaatan dana BKK tersebut ke Pemprov Jatim ini,” ungkap Kabid Sarana Perdagangan dan Bapokting Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang Yustinus Haris Prasetijo.
Sayangnya, rencana rehab mendapat penolakan dari sejumlah pedagang. (yan/naz)
Editor : Achmad RW