RadarJombang.id - Pj Bupati Jombang, Teguh Narutomo, mengapresiasi realisasi pajak tahun 2024 yang melampaui target.
Pihaknya meminta Bapenda terus berinovasi untuk meningkatkan PAD khususnya dari PBB P2.
’’Realisasi PBB-P2 sejak tahun 2022 hingga 2024 mencatat kenaikan rata-rata 13,5% per tahun,’’ katanya.
Pada 2024, realisasi PBB-P2 mencapai Rp 51.536.338.540. Angka ini meningkat sekitar Rp 8.000.000.000 dibandingkan realisasi pada tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp 42.938.225.708.
’’Capaian ini tentu tidak lepas dari peran penting semua pihak yang terlibat. Maka dari itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapenda, para camat, kepala desa, perangkat desa, dan tentunya seluruh wajib pajak PBB-P2 yang telah berkontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Kabupaten Jombang,’’ urainya.
Pada 2024, Pemkab Jombang melalui Bapenda telah berupaya memberikan pelayanan atas keberatan atau dampak penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
Sebagai respons atas segala keluhan masyarakat, Bapenda juga telah melaksanakan program pendataan masal PBB-P2, yang melibatkan pemerintah desa dan kecamatan di seluruh Kabupaten Jombang.
Dari hasil pendataan, jumlah SPPT meningkat hingga 748.008 buah, dengan total ketetapan PBB-P2 mencapai Rp 60.907.969.097.
’’Angka ini mencerminkan keberhasilan kita dalam memperluas basis pajak sekaligus menjadi tantangan untuk terus meningkatkan kinerja penagihan PBB-P2 melalui layanan yang lebih inovatif bagi masyarakat di tahun 2025,’’ jelasnya.
Teguh menyampaikan, tahun 2025 menjadi langkah baru dalam pelayanan PBB-P2.
SPPT PBB-P2 akan didistribusikan melalui aplikasi pasti bayar milik Bapenda Jombang kepada pemerintah desa untuk kemudian dicetak dan disampaikan kepada wajib pajak.
Baca Juga: Entry Data Tuntas, Pendataan Massal PBB di Jombang Tinggal Zoning NJOP
’’Pola ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang mengandalkan distribusi fisik. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan layanan yang lebih prima dari pemerintah,’’ tambahnya.
Ia juga berharap dengan adanya berbagai inovasi dan kolaborasi yang baik antara Bapenda Kabupaten Jombang dengan jajaran camat dan kepala desa atau lurah beserta perangkat desa se-Kabupaten Jombang, akan tercapai layanan PBB-P2 yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
’’Sehingga memberikan manfaat bagi tercapainya target pendapatan daerah dari sektor pajak PBB-P2, guna menjamin pembangunan Kabupaten Jombang dapat terlaksana pada masa-masa mendatang,’’ tegasnya. (yan/jif/riz)
Editor : Achmad RW