RadarJombang.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang hingga Rabu (8/1) belum dimulai.
Pemkab Jombang menyebut, hingga kini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Sehingga saat ini masih dalam tahap persiapan.
Hal ini terungkap saat kegiatan hearing yang digelar Komisi D DPRD Jombang dengan perangkat daerah terkait.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Rabu (8/1) itu, Komisi D DPRD Jombang mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Jombang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-PPPA) Jombang.
”Hal ini untuk membahas persiapan program nasional Makan Bergizi Gratis,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang Erna Kuswati saat dikonfirmasi (8/1).
Saat ini masih tahap koordinasi persiapan sebelum berjalannya program tersebut di Kabupaten Jombang.
”Pemkab Jombang sendiri masih belum disiapkan mekanisme bagaimana, anggarannya bagaimana belum sampai ke sana,” ungkapnya.
Saat ini juga masih belum ada kejelasan terkait OPD yang akan menangani program nasional itu. ”Jadi juknisnya belum ada, masih menunggu juknis juga,” katanya.
Kordinasi ini agar program ini nantinya bisa berjalan dengan baik ke depannya. Selain itu, harus sesuai dengan standar gizi untuk penerima program.
”Sesuai dengan visi-misi Presiden Prabowo gizi anak-anak ini terpenuhi dan menjadi generani emas 2025,” tegasnya.
Sementara itu Kepala DPPKB-PPPA Pudji Umbaran mengatakan, agenda kali ini membahas terkait dengan program Makan Bergizi Gratis.
”Secara umum juknis belum ada. Sehingga saat ini masih dalam persiapan,” katanya.
Saat ini masih dalam tahap koordinasi untuk memberikan masukan-masukan agar program ini berjalan baik.
”Komisi D memberikan masukan, kami juga memberikan masukan. Sehingga program ini berjalan baik,” tegasnya.
Terlebih lagi, menjalankan program ini tentu tidak mudah. Dengan anggaran yang minimal itu bagaimana anak-anak tetap menerima makan bergizi. ”Jadi koordinasi ini bagaimana persiapan agar matang,” imbuhnya.
Selain itu, asupan gizi masing-masing anak tentunya berbeda. Sehingga ini juga nanti bagaimana cara mengidentifikasi dan membedakannya.
”Mungkin anak yang umum ya umum. Ada kelompok anak yang membutuhkan gizi ekstra dan ada lagi kelompok anak yang alergi. Sehingga ini menjadi kelompok yang mendapat asupan gizi seperti apa,” ungkapnya.
Pudji juga menambahkan, cara memasak juga harus perlu dilakukan pengawasan. Sehingga, masih perlu banyak koordinasi sebelum program ini berjalan.
”Program ini sangat bagus sekali. Sehingga harus ada persiapan yang matang,” pungkas Pudji.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jelang launching program Makan Bergizi Gratis yang dijadwalkan 6 Januari 2025 mendatang, Pemkab Jombang mengaku masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
”Jadi sampai hari ini kita masih menunggu petunjuk teknis (juknis). Kita belum tahu, nanti pemda dilibatkan dalam bagian apa, jadi terkait tupoksinya kita menunggu juknis,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jombang dr Hexawan Tjahja Widada, kepada Jawa Pos Radar Jombang, Kamis (2/1).
Sampai dengan kemarin, kata dia, belum ada juknis perihal implementasi program Makan Bergizi Gratis.
Namun demikian, ia tak menampik jika Kabupaten Jombang menjadi salah satu prioritas implementasi program Makan Bergizi Gratis.
Baca Juga: Simulasi Program Makan Siang Gratis di Jombang Dianggarkan Lewat APBDes, Begini Pelaksanaannya
”Ya kemarin disampaikan Badan Gizi Nasional di pondok Denanyar akan dimulai 6 Januari,” jelas dia.
Secara teknis, kata dia, Badan Gizi Nasional telah menunjuk orang dari kementerian untuk memantau implementasi program Makan Bergizi Gratis.
”Jadi sudah ada orang-orang yang ditunjuk oleh kementerian. Sedangkan tupoksi kita belum tahu,’’ jelas dia.
Tak hanya itu, Pemkab Jombang juga tak menganggarkan dalam APBD 2025 terkait implementasi program Makan Bergizi Gratis. ”Kita belum ada anggaran, dan kemarin juga tidak (menganggarkan),’’ pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kabupaten Jombang menjadi salah satu daerah yang menjadi prioritas impelementasi program Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional akan menyediakan sekitar 146 satuan pelayanan yang bertugas mengkoordinir implementasi program Makan Bergizi Gratis.
Sesuai estimasi, anggaran per bulan per satuan pelayanan (satpel) mencapai sekitar Rp 900 juta.
”Se kabupaten, di Jombang ini akan dinaungi 146 satuan pelayanan,” kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat menghadiri kegiatan uji coba Makan Bergizi Gratis di Ponpes Mambaul Maarif Denanyar Jombang beberapa waktu lalu. (yan/naz/riz)
Editor : Achmad RW