Radarjombang.id - Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji memanggil seluruh direktur perusahaan umum daerah (Perumda) milik Pemkab Jombang.
Di antaranya PT BPR Bank Jombang, Perumdam Tirta Kencana, Aneka Usaha Seger, dan Perkebunan Panglungan.
Pihaknya ingin mengetahui aset dan perkembangan perusahaan pelat merah tersebut.
”Karena saya masih baru juga, pemanggilan ini tahapannya masih perkenalan,” ujar Hadi Atmaji kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Selain itu, pemanggilan ini dimaksudkan untuk mengetahui posisi aset-aset yang dimiliki masing-masing perumda.
”Terlebih lagi Aneka Usaha Seger dan Perkebunan Panglungan kemarin juga baru mendapatkan penyertaan modal,” ungkapnya.
Dari penjelasan seluruh direktur perumda, tiga perusahaan milik daerah itu kondisinya sangat bagus.
Di antaranya PT BPR Bank Jombang, Aneka Usaha Seger, dan Perumda Tirta Kencana.
”Untuk Aneka Usaha Seger ini mengembangkan usaha pangan. Tapi menurut saya bisa fokus pada pengembangan usaha kesehatan yang selama ini sudah berjalan,” katanya.
Dirinya juga mengusulkan, Aneka Usaha Seger ini bisa menyuplai obat-obat untuk puskesmas yang ada di Kabupaten Jombang.
”Tentu itu nantinya juga bisa profit yang lebih bagus,” ungkapnya.
Sedangkan, untuk PT BPR Bank Jombang, berencana akan melayani pengusaha yang akan menjadi vendor program makan siang gratis.
”Saya rasa itu juga oke-oke saja untuk meningkatkan PAD dari PT BPR Bank Jombang,” bebernya.
Sedangkan Perumda Tirta Kencana, baru-baru ini mendapatkan penghargaan untuk produk kemasan air mineralnya.
”Kalau tiga permuda ini sudah bagus,” bebernya. Hanya saja, untuk satu perumda, yakni Perkebunan Panglungan ini cukup sulit untuk berkembang.
Padahal, aset yang dimiliki, yakni 98 hektare lahan yang produktif.
”Tapi sayangnya PAD yang didapatkan di sana tidak bisa maksimal. Bahkan berasalan banyak yang hasilnya banyak yang dicuri masyarakat sana.
Menurut saya itu bukan alasan yang tepat,” ungkapnya.
Menurutnya, aset lahan mencapai 98 hektare misal disewakan saja sudah mendapatkan pemasukan yang cukup besar tanpa harus dikelolakan kepada pihak ketiga.
”Apabila disewakan saja pemerintah sudah dapat pemasukan tanpa harus bekerja,” tegasnya.
Hanya saja, pemerintah tetap berencana digarap oleh profesional dan akan mengganti direktur sebelumnya. Sehingga, pihaknya berencana akan melakukan pemanggilan Kembali setelah direktur baru menjabat.
”Kami ingin tahu nantinya visi-misi untuk pengembangan usaha perumda Perkebunan Panglungan ke depan ini seperti apa,” pungkasnya.(yan/naz)
Editor : Anggi Fridianto