RadarJombang.id – Pemkab Jombang menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait rencana kenaikan gaji guru.
Hal itu usai Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan terkait kebijakan kenaikan gaji guru tahun depan.
Pemkab Jombang menyebut, hingga kemarin pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut setelah pengumuman itu.
”Jadi kan baru beberapa hari lalu pak Presiden Prabowo menyampaikan ada kenaikan gaji guru. Saat ini kita masih menunggu juknisnya,’’ ujar Sekdakab Jombang Agus Purnomo kepada Jawa Pos Radar Jombang Minggu (1/12).
Dijelaskan, pada prinsipnya, Pemkab Jombang siap menjalankan instruksi dari pemerintah pusat.
”Tentunya kalau itu memang menjadi sebuah keputusan nanti kita segera lakukan penyesuaian,’’ tambahnya.
Pemkab juga belum tahu, bersumber darimana anggaran untuk realisasi kenaikan gaji guru.
”Kita belum tahu diambilkan dari APBD dan APBN. Namun apa pun regulasinya nanti kita jalankan,” jelas dia.
Sikap pemkab saat ini, lanjut pria asli Lamongan ini adalah menunggu juknis atau regulasi terkait kenaikan gaji guru.
”Kita sikapnya menunggu kaitanya apa yang disampaikan pak Presiden, kalau ada keputusan maka kita jalankan. Dan pemkab belum berani berandai-andai sebelum ada regulasinya,’’ pungkasnya.
Sebelumnya, gaji guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru honorer non-ASN dipastikan akan naik tahun depan.
Kabar gembira itu, diumumkan Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi di momen Puncak Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11).
Prabowo mengatakan gaji guru ASN akan mengalami kenaikan sebesar satu kali gaji pokok.
Sementara tunjangan profesi guru non-ASN yang telah mengikuti sertifikasi guru akan naik menjadi Rp 2 juta.
“Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkstkan kesejahteraan guru ASN, yang berstatus PNS dan PPPK serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok,” jelas Prabowo.
Sontak, ucaan Prabowo itu disambut tepuk tangan bahagia yang meriah dari ribuan guru yang hadir di lokasi.
“Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya menjadi Rp 2 juta perbulan, tahun 2025, terdapat 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik, yaitu 64,4%. Terdapat peningkatkan 650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024,” lanjutnya merinci.
Prabowo juga mengumumkan bahwa pada 2025 akan diadakan pendidikan profesi guru untuk guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1.
Adapun secara bertahap guru yang belum D4 dan S1 akan diberi bantuan pendidikan untuk melanjutkan studinya.
Di luar itu, pemerintah, menurut Prabowo juga sedang membahas peningkatan kesejahteraan guru non-ASN.
Khususnya bagi mereka yang belum mendapatkan sertifikasi melalui bantuan cash transfer yang besaran dan jumlah penerimanya akan disampaikan pada 2025.
“Sekarang oleh BPS sedang dihitung dan dicari baik nama dan alamat persis siapa yang berhak terima manfaat tersebut,” jelasnya.
(ang/naz/riz)
Editor : Achmad RW